Di satu sisi kebijakan tersebut merupakan cermin kewaspadaan nasional yang tinggi terhadap segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang potensial dihadapi. Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk mengembalikan lagi peran dan posisinya sebagai alat pertahanan negara.
Konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel yang dibekingi oleh Amerika Serikat (AS) vis a vis dengan Iran bukan merupakan konflik biasa apabila ditilik dari postur konflik dan signifikansi yang ditimbulkan. Yang terjadi adalah konflik kawasan yang sangat potensial menjadi konflik global apabila menyeret negara-negara lain secara luas untuk terlibat di dalamnya.
Perang AS-Israel versus Iran sangat memungkinkan untuk menyeret seluruh negara Timur Tengah, bahkan Tiongkok dan Rusia untuk saling jual beli serangan demi membela kepentingan nasional dan sekutu masing-masing. Konflik yang masih terlokalisir di kawasan ini juga memiliki signifikansi yang multidimensional dan sudah bersifat global. Ada risiko ekonomi yang harus diderita oleh negara-negara di dunia akibat tersumbatnya rantai pasok dan rantai konektivitas di Selat Hormuz yang dikuasai oleh Iran.
Risiko-risiko bagi Indonesia
Apabila kita berkaca sejenak pada kasus invasi militer AS di Afghanistan dan Irak pada 2001 dan 2003, ada potensi risiko yang lebih besar dibandingkan sekadar gejolak ekonomi. Risiko tersebut adalah menguatnya kebencian komunitas global terhadap sikap hegemonik dan koersif yang dilakukan oleh AS. Kebencian ini dapat termanifestasi dalam bentuk munculnya sel-sel baru terorisme di Timur Tengah sebagai bentuk perlawanan sporadis atau terorganisir terhadap AS dan sekutu-sekutunya.
Kemunculan kelompok-kelompok teroris seperti Al-qaeda dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), serta jejaring yang luas dengan sel-sel teroris lainnya di Asia Tengah, Afrika, hingga Asia Tenggara merupakan bentuk perlawanan nyata terhadap ketidakadilan dan penindasan global yang dilakukan oleh AS dan sekutu-sekutunya.
Indonesia memiliki skala risiko yang sangat besar untuk terpapar dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dengan status sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, apa yang terjadi terhadap Palestina dan Iran, merupakan penderitaan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Fragmentasi antara Syiah dan Suni yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam kelompok-kelompok Islam di Indonesia secara otomatis hilang digantikan dengan persaudaraan yang kuat atas nama religiusitas dan kemanusiaan. Indonesia hari ini memang tidak bergejolak di permukaan meskipun perang sudah mengeskalasi secara menanjak.
Tapi di bawah permukaan, sudah ada riak-riak besar yang potensial menjadi kerusuhan dan unjuk rasa besar. Kegeraman masyarakat Muslim Indonesia terhadap AS dan Israel koinsiden dengan kekecewaan terhadap pilihan kebijakan pemerintah untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) buatan Trump yang cenderung hipokrit dan melecehkan perdamaian global. Kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah ini mulai tergambar dari banyaknya seruan yang berasal dari kelompok agama dan para tokoh agar Indonesia segera keluar dari BoP tersebut.
Dinamika perang antara AS-Israel dan Iran sejak 28 Februari lalu juga menjadi catatan penting bagi Indonesia dari sisi pertahanan negara. Suka tidak suka, Indonesia melalui TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, menyadari bahwa apabila perang seperti di Timur Tengah terjadi hari ini terhadap Indonesia, Indonesia belum siap dan sangat mungkin untuk ditundukkan oleh kekuatan-kekuatan hegemonik global seperti AS dan Israel. Serangan AS-Israel terhadap Iran merupakan parade militer dan show of force bagaimana kedua negara mengembangkan teknologi militer berbasis kecerdasan buatan yang jauh melampaui negara-negara lain di dunia.
Jet-jet tempur milik AS terbang dalam mode siluman yang tidak bisa dideteksi oleh radar-radar Iran. Demikian juga kemampuan intelijen kedua negara yang memadukan secara canggih antara human intelligence (HUMINT) dan open source intelligence (OSINT), mampu memetakan secara presisi lokasi target serangan dan kekuatan serangan yang akan diluncurkan secara efektif dan efisien.
Otokritik bagi TNI saat Ini
Jika berkaca pada kondisi dan kemampuan tempur Indonesia hari ini, kita jauh tertinggal. Ketertinggalan dari sisi anggaran pertahanan dan kecanggihan sistem tempur adalah sesuatu yang nyata. Namun, persoalan hari ini bukan di situ. Persoalannya adalah pergeseran paradigma TNI yang lebih banyak berkecimpung pada hal-hal yang sifatnya sipil dan non-militer sebagaimana disaksikan oleh khalayak domestik bahwa TNI lebih banyak terlibat dalam urusan pertanian, pangan, kehutanan, penjagaan kilang dan terminal minyak, hingga urusan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan adanya konflik di Timur Tengah yang semakin tereskalasi saat ini,diharapkan dapat menjadi pemantik dan otokritik bagi ekosistem pertahanan negara agar kembali kepada khittahnya sebagai alat tempur pertahanan negara; bertugas menjaga kedaulatan nasional dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali sebagaimana dimandatkan dalam UU TNI.
7 (tujuh) poin arahan Panglima TNI kepada seluruh prajurit TNI merupakan bentuk kesadaran dan aksentuasi tanggung jawab institusi TNI terhadap potensi dan eksisting AGHT yang ada. Lebih dari itu, tujuh poin arahan Panglima TNI terhadap seluruh personel TNI merupakan aktualisasi kewaspadaan nasional yang selalu dipegang erat untuk memitigasi dan meminimalisir sekecil mungkin risiko ancaman yang dihadapi. Arahan TNI terhadap seluruh Atase Pertahanan (Athan) di luar negeri untuk mendata dan memetakan seluruh WNI di negara tugas masing-masing merupakan cermin bagaimana TNI hendak melaksanakan tanggung jawab dalam melindungi keselamatan seluruh warga negara di negara lain.
Kesiapsiagaan intelijen strategis yang bertugas di negara asing sangat penting agar dapat mencari skema-skema alternatif dan aman dalam menjamin keselamatan WNI, baik melalui skema pemulangan atau perlindungan komprehensif di negara tempat mereka berada saat ini. Lebih dari itu, Panglima TNI ataupun Kabais dapat menugaskan Athan di negara penugasan untuk memetakan respons pemerintah dan masyarakat setempat terhadap situasi geopolitik di Timur Tengah sebagai basis pemetaan dalam mendukung sikap Indonesia di forum global, baik PBB maupun BoP saat ini.
Waspada Antek Yahudi di Tanah Air
Arahan Panglima TNI agar komando teritorial di setiap provinsi melakukan patroli rutin terhadap objek vital strategis dan tempat pelayanan publik merupakan cermin kewaspadaan nasional yang tinggi untuk memitigasi unjuk rasa dan demonstrasi yang potensial bersifat anarkis. TNI mungkin saja sudah mengantongi data-data potensi pihak-pihak di dalam negeri yang akan melakukan pergerakan dan melakukan aksi protes di kedutaan negara-negara asing yang mendukung serangan AS-Israel terhadap Iran.
Meskipun publik domestik menolak dan marah terhadap sikap agresi AS-Israel, keamanan dan kondusivitas kedutaan negara-negara asing mutlak harus dijaga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia. Satu catatan tambahan terhadap Panglima TNI. TNI dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam penyelenggaraan pertahanan negara dengan memberikan masukan secara jernih kepada presiden terhadap keterlibatan Indonesia di BoP.
Pemetaan reaksi masyarakat global dan domestik terhadap eksistensi BoP dengan menggunakan pendekatan intelijen strategis sangat dibutuhkan untuk memitigasi risiko pertahanan yang lebih besar apabila pemerintah bersikukuh untuk tetap menjadi bagian dari BoP. Selain itu, patroli di ranah siber juga harus dilakukan oleh TNI karena banyaknya agitasi dan propaganda yang hendak memecah belah masyarakat Indonesia, termasuk agitasi da propaganda dari antek-antek Yahudi di tanah air yang belum terpetakan secara optimal.
Boy Anugerah
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI/Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017/Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
BERITA TERKAIT: