Breaking News:

Kuasa Modal dan Moralitas Legislasi

Tes Urine Bagi Anggota Polri Jangan Sekadar Gimik

Komisi I DPR Percayakan ke KBRI soal Kondisi WNI di Meksiko

Panduan Belanja Cerdas Ramadan Agar Tidak Boros Sampai Lebaran

MUI Nilai Kecil Kemungkinan Produk AS Masuk RI Tanpa Label Halal

Selasa, 24 Februari 2026

  • Translate Berita Bahasa Inggris

Publika

Read English Version Translate Berita Bahasa Inggris

Sinyal Perang Donald Trump ke Iran dan Respon Defensif Ayatollah Khamenei

OLEH: <a href='https://rmol.id/about/eska-dwipayana-pulungan-5'>ESKA DWIPAYANA PULUNGAN*</a>
OLEH: ESKA DWIPAYANA PULUNGAN*
  • Selasa, 24 Februari 2026, 14:37 WIB
Sinyal Perang Donald Trump ke Iran dan Respon Defensif Ayatollah Khamenei
Bendera Amerika Serikat dan Iran.
DONALD Trump, dinilai terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, mulai dari menginginkan perubahan rezim di Amerika Latin, Timur Tengah, hingga pembelian Greenland yang merupakan wilayah konstituen Kerajaan Denmark. Banyak media lebih suka menuliskan nama Donald Trump daripada menyebut Amerika Serikat (AS) ketika sudah menyangkut Kebijakan Luar Negeri AS yang dinilai immature dan tidak masuk akal.

BERITA TERKAIT:


Baru-baru ini Perdana Menteri Prancis, Emmanuel Macron juga mengatakan bahwa Eropa tidak akan tunduk kepada Trump yang memiliki mood swing
Pernyataan Perdana Menteri Prancis dan Gubernur California tersebut menyiratkan bahwa Donald Trump memang tidak memiliki capability menjadi pemimpin dan hanya menciptakan ketakutan masyarakat di level domestik dan global. Trump menjalankan pemerintahan tanpa arah dan panduan serta menjalankan kebijakan luar negeri bersifat agresif selektif ke negara negara yang dianggap tidak memenuhi keinginannya.

Di Amerika Latin, Venezuela memang tidak runtuh dan tidak hancur karena perang, tapi presidennya, Nicolas Maduro yang masih resmi memimpin ditangkap dan di bawa ke AS serta akan diadili di sana. Tindakan ini melanggar hukum internasional, operasi militer yang dilakukan ilegal, terlebih tindakan ini tidak mendapat izin dari Kongres AS.

Trump sesumbar mengatakan operasi ini sukses dan berjalan lancar berkat kesiapan dan ketangguhan militer AS, didukung pula dengan teknologi militer yang diklaim paling canggih di dunia.

Namun, yang paling berbahaya setelah penangkapan Maduro adalah Trump mengatakan akan menjadi pemimpin sementara Venezuela. Ucapan yang sangat berbahaya, dan jika ditoleransi akan memunculkan neokolonialisme, mungkin bermula di Venezuela, namun akan sampai ke Kuba, Brazil atau wilayah Amerika Latin lainnya yang tidak memiliki pandangan yang sama dengan Trump.

Di daratan Eropa, sejak periode pertama sebagai Presiden AS, Trump sudah memiliki keinginan kuat membeli Greenland, wilayah konstituen dari kerajaan Denmark. Di periode kedua menjabat, Trump bahkan sudah menyiapkan dana sebesar 700 miliar Dolar AS, jika di konversi ke Rupiah hanya sebanyak Rp11.760 triliun, harga yang sangat murah untuk wilayah yang penuh dengan Rare Earth Elements atau unsur tanah jarang, yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi mutakhir.

Tawaran uang Trump ini membuat Eropa meradang, AS yang awalnya dianggap sekutu terdekat, sekarang mulai diperlakukan sebagai teman saja. Bagi Trump, Greenland memang layak diperjualbelikan, layaknya properti untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri AS.

Eropa dan Denmark tidak merespon keinginannya, namun Trump marah, dan menyatakan akan menyiapkan opsi militer untuk menguasai Greenland. Eropa dalam keadaan darurat akibat keinginan sepihak Trump, mungkin memang benar adanya pernyataan Presiden Prancis, Eropa tidak perlu mengikuti keinginan AS yang berubah-ubah menyesuaikan dengan suasana hati Trump.

Di sisi lain, Eropa sangat khawatir terjadi kebuntuan diplomatik dengan AS, sehingga intervensi militer terjadi di Greenland. Saat ini berkat Trump wilayah arktik menjadi zona geopolitik panas, sejauh ini sudah ada delapan anggota NATO berjaga di Greenland, antara lain Swedia, Jerman, Norwegia, Belanda, Inggris, Finlandia, Prancis dan Denmark.

Beda di Venezuela, berbeda pula di Eropa, namun yang paling unik dan penuh intrik adalah di Timur Tengah. Mata dunia sekarang tertuju pada Iran, ada apa dengan Iran. Menurut Trump, ia menginginkan perubahan rezim di Iran, salah satu dasar perubahan rezim adalah rezim saat ini mewajibkan perempuan berjilbab.

Menurut Trump lagi, perempuan harus bebas menentukan apa yang ingin dipakai, dasar ini yang dipakai Trump sebagai objek politik panas untuk meningkatkan eskalasi protes di seluruh Iran.

Trump juga berkehendak agar pangeran yang terbuang, Reza Pahlavi yang memimpin Iran. Logika sederhana dari nilai nilai demokrasi ala barat bukankah yang memilih pemimpin suatu negara adalah rakyat dari negara tersebut, bukan Trump.

Mengutip dari pernyataan powerful Abraham Lincoln Presiden ke-16 AS, bahwa rakyat memberikan mandat kepada pemimpin melalui pemilihan umum baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara yang sah, adil, dan transparan. Menjanjikan Reza Pahlavi jadi pemimpin bagi Iran untuk mendukung perubahan rezim, mengindikasikan Trump telah melanggar kedaulatan Iran dan merusak nilai nilai demokrasi yang telah dipromosikan AS jauh sebelum Trump dan leluhurnya bermigrasi ke AS.

Protes warga Iran bukan karena penyebab tunggal pada pemerintah yang berkuasa atau karena perempuan yang diminta menggunakan jilbab, faktanya saat ini banyak perempuan Iran yang tidak berjilbab, melakukan protes sebagai ungkapan kecewa, tapi UU wajib berjilbab ini yang palin sering dimanfaatkan AS dan sekutu untuk menggelorakan kerusuhan dalam negeri untuk memaksa perubahan rezim.

Secara dalam, protes yang merebak di seluruh Iran terjadi karena tekanan ekonomi global lewat embargo yang diberikan oleh barat yang dikomandoi oleh AS sehingga mempersulit kehidupan masyarakat. Memang tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri termasuk Iran.

Masyarakat yang lapar dan frustasi mulai turun kejalanan untuk protes, namun bukan protes ke Trump karena embargo yang ditetapkan AS dan sekutu tapi ke pemerintah Iran, sungguh ironi politik mengerikan yang dimainkan oleh Trump untuk menghancurkan Iran.

Embargo dilakukan akibat pengayaan uranium untuk membangkitkan tenaga nuklir yang membuat sekutu terdekat AS di timur tengah yaitu Israel merasa terancam. Akibat embargo ini, terjadi inflasi yang menghancurkan perekonomian Iran, dan sedikit sekali negara yang berdagang dengan Iran akibat tekanan AS.

Iran yang kaya minyak tidak bisa leluasa mengekspornya kemanapun, terkadang dijual dengan cara ilegal yang berefek pada jatuhnya harga minyak Iran. Dalam lini sejarah,  sejak revolusi tahun 1979, Iran sudah di embargo AS dan sekutu.

Diperberat lagi di era Bill Clinton namun sempat membaik di era Barack Obama efek dari kesepakatan nuklir. Pasca Obama, Iran menjadi objek politik panas Trump, embargo semakin mengerikan dan hampir merenggut hak dasar manusia di sana.

Riset terbaru menggambarkan sanksi ekonomi yang panjang dan ekstrim bertujuan untuk menekan ekspor Iran dari berbagai sektor hingga ke nol persen, pembekuan aset aset Iran di luar negeri, pemutusan jaringan keuangan atau Bank Iran di luar negeri untuk menyulitkan bahkan memutus transaksi dagang internasional. Akibatnya terjadi inflasi dalam negeri yang mengerikan, nilai mata uang jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah Iran.

Data IMF menunjukkan inflasi Iran mencapai 48% pada 2025. Terjadi dampak sosial mengerikan terhadap masyarakat seperti berkurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, transportasi dan daya beli masyarakat menurun drastis, sebagai contoh hampir setengah populasi Iran atau sekitar 40 juta orang hanya mampu mengonsumsi di bawah 2.100 kalori per hari, jauh di bawah standar WHO.

Semua hal ini terjadi di Iran saat Trump memimpin. Namun sepertinya, unjuk rasa besar besaran sepanjang Januari 2026 lalu belum bisa menumbangkan pemerintahan Iran. Trump, seperti biasa mulai mengancam menggunakan opsi intervensi militer ke Iran.

Banyak hal yang harus dipelajari oleh Trump sebelum menyerang Iran, salah satunya adalah belajar dari sejarah. Keluarga Reza Pahlavi terusir dan lari dari Iran karena bertindak otoriter, menghilangkan oposisi tanpa peradilan serta menjadi perpanjangan tangan AS di Iran. Rakyat yang gerah melakukan revolusi dengan melahirkan pemimpin tertinggi sekaligus pemimpin spiritual, Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Paradoks sejarah ini mungkin bisa terjadi kembali, alih alih meruntuhkan kepercayaan masyarakat Iran terhadap pemimpin tertinggi atau pemimpin spiritual, justru memperkuat solidaritas mereka melawan AS, seperti yang terjadi di tahun 1979 saat shah Iran digulingkan oleh rakyat yang didukung oleh militer Iran.

Saat ini, mari kita melihat kuatnya solidaritas masyarakat Iran untuk melawan AS. Misalnya saja, saat Trump ada di periode pertama memimpin AS, masyarakat Iran menunjukkan ketidaksukaannya atau anti AS mencapai 76% di tahun 2016, dan semakin meningkat tajam ke 86% pada 2019 setelah AS membunuh Jenderal Qassem Soleimani.

Ambisi invasi militer ke Iran terlalu berbahaya, ancaman lewat media sosial Donald Trump di truth social semakin memperkeruh keamanan kawasan. Terlebih lagi AS mulai mengerahkan alat alat dan personel militer dengan tujuan menyerang Iran, termasuk kapal induk yang telah sampai di Timur Tengah.

Iran merespon pula secara defensif sama seperti Donald Trump. Ayatollah Khamenei pemimpin tertinggi Iran menyampaikan, “yang lebih bahaya daripada kapal Induk AS yang telah ada di timur Tengah adalah senjata yang dapat mengirim kapal tersebut ke dalam laut”.

Ayatollah Khamenei pemimpin tertinggi Iran saat ini merupakan target utama AS dan Donald Trump ingin menggantikannya dengan Reza Pahlavi, yang dinilai oleh banyak penstudi merupakan hal yang sia-sia.

AS memang selalu menjadi pelindung utama Israel terutama untuk merebut wilayah palestina dan mempertahankan pengaruh kawasan, kondisi ini yang membuat Trump selalu berusaha melindungi Israel.

Iran dengan fasilitas nuklir yang cukup baik, selalu mengatakan siap mengarahkannya ke Israel kapanpun jika dianggap mengganggu kedaulatan Iran. Fasilitas nuklir paling besar Iran ada di Isfahan, terdapat 11 fasilitas nuklir aktif yang terus menerus melakukan pengayaan uranium hingga kemurnian mencapai 60%, pada tahap pengayaan uranium di level ini akan tercipta bom nuklir.

Saat ini menurut AS dan sekutu, Iran sedang melakukan pengayaan uranium hingga 90%, pada tahap ini, akan tercipta senjata nuklir. Gertakan invasi militer AS sepertinya belum membuat Iran tunduk, hingga saat ini upaya diplomasi antara Washington dan Teheran masih terus berlanjut, menurut Iran dan sekutu hingga hari ini belum ada indikasi dan bukti Iran akan menggunakan bom bahkan senjata nuklir, terlebih lagi pengayaan uranium Iran tidak melebihi ambang batas yang telah disepakati dalam International Atomic Energy Agency.

Sebaliknya justru Israel, sekutu AS terlebih dahulu menyerang Iran pada Juni 2025 lalu yang membuat Iran memperkuat sistem keamanannya, Israel menuding Iran mengembangkan senjata nuklir, namun sampai hari ini tudingan Israel tidak terbukti.

Tindakan agresif Israel ini kemudian direspons oleh Iran dengan menembakkan Rudal Balistik dan Rudal Hipersonik. Memang perang hanya berlangsung 12 hari, karena ada intervensi dari Washington sebab muncul kalkulasi rasional, jika perang terjadi lebih dari satu bulan saja, maka yang hancur adalah Israel baik dari segi pertahanan dan ekonomi, terlebih Iran sudah bisa membobol pertahanan iron dome Israel dalam waktu yang sangat singkat di luar prediksi.

Saat ini keinginanTrump untuk melakukan intervensi militer mendapatkan respon defensif dari sekutu Iran yaitu Tiongkok dan Rusia. Dua negara dengan peralatan militer canggih tersebut sangat mampu menandingi AS. Saat ini Tiongkok, Rusia dan Iran melakukan manuver militer bersama di selat Hormuz.

Komunikasi diplomatik Teheran, Moscow dan Beijing lebih mengarah ke pembentukan tatanan dunia multipolar maritim, terdapat pula indikasi keberadaan mereka untuk mendukung kekuatan maritim Iran dalam menangkal kapal induk AS.

Kejadian kejadian seperti ini yang tidak pernah diperhitungkan oleh Trump, paradoks yang berulang jika berhubungan dengan Iran, Trump membuka kotak pandora baru yang seharusnya dikubur. rmol news logo article

*Penulis adalah peneliti dan pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
EDITOR: DIKI TRIANTO

< SEBELUMNYA

Reformasi Polri: Pengawal Ketertiban Sipil, Bukan Tentara Kehidupan Sipil

BERIKUTNYA >

Kenapa MKB Bukan LAM?

Konten iklan di bawah berasal dari platform DISQUS, tidak terkait dengan pembuatan konten ini

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

APPS RMOL.ID
Apple Android
PERTAMINA NEWS Inside

Copyright © 2026 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.