Caracas dan Pandora Batas Kedaulatan

Tidak lama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan di Truth Social, bahwa Nicolás Maduro telah ditangkap dan diterbangkan dari negaranya sendiri. Fenomena arogansi dalam format operasi militer itu, jelas tidak lazim bagi sebuah negara merdeka. Batas kedaulatan bangsa menjadi rancu.
 
Aksi polisionil dengan dalih berperan menjaga keamanan dan ketertiban, dimainkan Paman Sam. Dalam narasi Washington, tindakan ini merupakan bentuk kemenangan dari penegakan hukum atas pemimpin "narko-teroris". Argumen klise itu kerap dijadikan alasan pembenaran negeri adidaya, untuk masuk ke dalam ruang teritori negara lain yang berseberangan.

Terdapat berbagai lapis retorika, bila menggunakan teori politik kritis Noam Chomsky, realitas yang muncul jauh lebih suram. Situasi serupa peristiwa Venezuela bukan soal mengenai problem kebenaran dan keadilan; hal ini justru merupakan manifestasi brutal yang Chomsky sebut dalam Who Rules the World? sebagai penerapan kekebalan imperial, dimana sang hegemon menetapkan aturan untuk orang lain, serta mengecualikan diri dari aturan tersebut.

Lawfare dan Standar Ganda "Masters of Mankind"

Pemakaian instrumen hukum yang seolah legal, bagi sebuah negara superpower dalam mengendalikan bahkan menghancurkan negara lain dikenal dalam istilah lawfare, yang dipopulerkan oleh Orde Kittrie (2016). Fenomena Venezuela dan penangkapan Maduro, menjadi teks ilustratif  yang sempurna atas implementasi strategi tersebut.

Untuk memahami akar analisis konstelasi peristiwanya, kita perlu melihat konsep "Masters of Mankind" (Tuan-Tuan Umat Manusia) yang dikutip Chomsky dari Adam Smith. Dalam Who Rules the World? (2016), Chomsky menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri AS tidak dirancang untuk kepentingan publik Amerika, apalagi rakyat Venezuela, melainkan untuk kepentingan segelintir elit korporasi dan finansial yang mendikte kebijakan negara.

Karena itu, sejak dakwaan Departemen Kehakiman AS di Maret 2020, Washington secara sistematis dilakukan berbagai upaya untuk mendegradasi status hukum Maduro. Termasuk memberi label sebagai pemimpin kartel narkoba (Cártel de Los Soles), dengan begitu terjadi delegitimasi radikal posisi politik Maduro di tingkat lokal dan internasional.

Dengan seluruh preteks yang dikonstruksikan tersebut, maka Venezuela tidak lagi dipandang sebagai negara merdeka. Sebaliknya, Venezuela ditempatkan menjadi halaman belakang yang diposisikan sebagai objek hukum serta tempat kejadian perkara (TKP) dari otorisasi hukum domestik AS yang seolah dapat berlaku secara ekstrateritorial.

Siasat dari strategi ini kemudian memuncak pada kontra argumen atas diktum kekebalan kepala negara (immunity ratione personae) sebuah prinsip sakral Mahkamah Internasional dalam kasus Arrest Warrant (2002), yang diperkecualikan serta tidak berlaku bagi kriminal. Dalam posisi tersebut, Presiden Maduro telah secara sistematik dikriminalisasikan.

Padahal secara hukum kebiasaan internasional, kekebalan pejabat tinggi bersifat mutlak selama menjabat (Cassese, 2003). Dengan mengabaikan hal itu, terlihat jelas peran negeri Paman Sam menegaskan status sebagai Negara Jahat (Rogue State), Chomsky menyebutnya sebagai negara yang menganggap dirinya berada di atas hukum internasional.

How the World Works

Lalu mengapa Amerika terobsesi dengan Venezuela? Formulasi jawabnya sederhana, bukan "narkoba" atau "demokrasi". Pada buku How the World Works (2011) dan What Uncle Sam Really Wants (1992), Chomsky memperkenalkan konsep "Kebebasan Kelima" (The Fifth Freedom).

Selain Empat Kebebasan Roosevelt (kebebasan berbicara, beribadah, dari kekurangan, dan dari rasa takut), terdapat "Kebebasan Kelima" yang tidak pernah diucapkan tetapi dijalankan yakni "kebebasan untuk mengeksploitasi, dan mendominasi".

Letak strategis Venezuela, dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, boleh jadi merupakan persoalan utama. Kontrol sumber daya strategis dunia, bagi Amerika adalah sarana untuk mempertahankan hegemoni ekonominya yang mulai terkikis berbagai kekuatan ekonomi baru, termasuk BRICS.

Kesalahan fatal Maduro, seperti Salvador Allende di Chile, bukanlah korupsi, karena Paman Sam kerap mendukung diktator korup selama memiliki kepatuhan. Sehingga kemampuan Venezuela dan kepemimpinan Maduro yang mencoba menggunakan sumber daya negerinya untuk kemandirian nasional, dianggap sebagai sebuah "pembangkangan" (successful defiance).

Dalam logika "Prinsip Mafia" merujuk Chomsky, hal itu berkonsekuensi hukuman keras dari superpower agar tidak menjadi contoh bagi negara lain.
 
Operasi bagi Maduro yang dibungkus dalam narasi "Perang Melawan Narkoba", dalam kajian Chomsky dinyatakan sebagai dalih (pretext) untuk intervensi militer dan kontrol sosial. Fakta bila Paman Sam adalah konsumen narkoba terbesar jarang dibahas sebagai akar masalah. Sebaliknya, kesalahan ditimpakan pada produsen di Selatan.

Jika hukum diterapkan secara universal, prinsip yang ditekankan Chomsky dalam The Myth of American Idealism (2024), sesungguhnya banyak pejabat Barat yang memfasilitasi aliran uang haram melalui bank-bank internasional yang juga harus ditangkap. Posisi standar ganda dipergunakan, hukum bak jaring laba-laba memerangkap yang lemah.
 
Masa Depan yang Berbahaya

Manakala pasukan asing mendarat di ibu kota negara berdaulat, lalu menculik presiden yang masih berkuasa, maka hal itu bukan penegakan hukum; melainkan bentuk agresi. Realitas ini selaras dengan apa yang disebut Chomsky sebagai The Rule of Force (Aturan Kekuatan) menggantikan The Rule of Law (Aturan Hukum).

Penangkapan Maduro membuka Kotak Pandora. Ketika dilegalkan doktrin extraterritorial regime change berbasis dakwaan hukum domestik, maka boleh jadi semua negara bisa berlaku serupa dengan berbagai dalih yang dikonstruksikan melalui preteks palsu. Kekacauan membayangi tatanan ketertiban dunia, hukum rimba kembali berkuasa.

Pembuka tahun 2026 menjadi ujian internasional untuk bersikap mengenai jaminan atas batas kedaulatan wilayah yang seakan menghadapi keruntuhan. Pendulum dunia tengah bergerak menuju tatanan neo-imperial yang dijelaskan dalam Hegemony or Survival (2003), dimana hukum internasional bukan lagi pelindung bagi yang lemah, melainkan sekadar stempel legalitas bagi negeri hegemon untuk menghukum mereka yang menolak tunduk.

Penangkapan Maduro di Caracas mungkin dirayakan sebagai kemenangan taktis Washington, tetapi sejarah mencatat sebagai hari kematian kedaulatan negara merdeka dan penanda dari kehilangan jiwanya hukum internasional. Bersatulah!

Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung