Krisis Kemanusiaan di Jantung Flores yang Sunyi dari Suara Wakil Rakyat

“Dokternya sedang di luar kota,” kata seorang perawat, datar, seperti kalimat yang sudah terlalu sering diucapkan.

“Lalu bagaimana dengan operasi?” tanya keluarga pasien dengan mata memerah.

Tak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara langkah di lorong dan tangis kecil di ruang sebelah. Tapi bukan tangis kelahiran melainkan tangis kehilangan.

Maria Yunita (34) meninggal karena operasi caesarnya tak pernah dimulai. Tim medis tak berani mengambil risiko tanpa anestesi. 

“Kami menunggu sejak pagi sampai malam,” ujar suaminya, lirih sambil menggenggam Rosario. “Tapi dokter tak datang. Dan akhirnya... dia pergi.”

Beberapa minggu kemudian, Antonius H.P. (Tonce Parera) menyusul. Ia dilarikan dari Lela dengan usus buntu akut. “Harus dioperasi cepat,” kata adiknya. “Tapi anestesinya tidak ada. Kami disuruh menunggu sampai besok. Tapi besok itu tidak pernah datang.”

Maria Helena, ibu dari Bola, meninggal di tengah perjalanan menuju RSUD Ende 120 kilometer jauhnya. Ambulans yang membawanya terjebak di jalan berlumpur di tengah hujan malam. Ia menghembuskan napas terakhir di kursi ambulans yang dingin, diapit anaknya yang menangis diam-diam.

Dominggus Dola, korban kecelakaan motor dari Magepanda, menunggu rujukan selama delapan jam di IGD Hillers. Ia pun pergi sebelum surat rujukan sempat keluar.

Sementara Rosalia Niron (62), nenek dari Kewapante, kini buta total. Bukan karena penyakitnya tak bisa disembuhkan, tapi karena operasi katarak tertunda berbulan-bulan. Lagi-lagi karena tidak ada anestesi.

Lima kisah. Lima nyawa. Lima duka yang menjadi potret buram pelayanan publik di tanah Flores. Semuanya berpangkal pada satu persoalan: krisis dokter anestesi yang tak kunjung selesai sepanjang 2025.

Ketika Dokter Hilang, Wakil Rakyat Ikut Menghilang

Sementara rakyat berduka, di Jakarta gedung parlemen tetap berdiri megah. Pendingin ruangan bekerja sempurna, rapat-rapat berjalan rutin, dan gaji tetap cair setiap tanggal satu. 

Di sanalah duduk para wakil rakyat asal NTT Dapil I: N.M. Dipo Nusantara Pua (PKB), Andreas Hugo Pareira (PDIP), Melchias Markus Mekeng (Golkar), Julie Sutrisno Laiskodat (NasDem), Ahmad Yoha (PAN), Benny Kabur Harman (Demokrat).

Serta anggota DPD RI: Dr. Maria Stevi Harman, Angelius Wake Kako, Abraham Liyanto, dan Hilda Manafe.

Mereka semua menerima mandat rakyat, fasilitas negara, dan kehormatan publik. Namun ketika rakyat mereka di Sikka berjuang melawan maut karena tak ada dokter anestesi, tak satu pun dari mereka terdengar bersuara. Tidak ada interupsi di Komisi IX DPR. Tidak ada surat desakan ke Kementerian Kesehatan. Tidak ada kunjungan lapangan. Tak ada bahkan sekadar unggahan kepedulian di media sosial.

Mereka yang dulu berjanji membawa suara Flores ke Senayan kini seakan dibisukan oleh kenyamanan kursi empuk dan pendingin ruangan kedap suara jeritan dari Maumere

Yang justru melangkah adalah seorang warga biasa: Alexander Helo Priyanto, anak muda asal Maumere yang tak tahan melihat rumah sakit daerahnya berubah menjadi ruang duka. Dengan uang pribadi, ia terbang ke Jakarta. Ia tak punya jabatan, tak punya pengaruh politik, hanya tekad dan cinta pada kampung halamannya.

Di Gedung Kementerian Kesehatan, ia menyerahkan laporan krisis dokter anestesi di RS Hillers. Dalam audiensinya, Alexander menyampaikan tiga hal penting: Pemerintah pusat bisa menanggung kompensasi dokter anestesi jika daerah tak mamp; Kebutuhan lebih dari dua dokter bisa diajukan berdasarkan data medis dan demografis; Koordinasi Pemda dan Dirjen Nakes harus diperkuat agar tenaga dokter segera ditempatkan.

“Saya bukan pejabat,” katanya singkat usai keluar dari gedung. “Saya hanya tidak ingin orang Maumere mati karena tidak ada dokter.”

Ironis, bukan? Tugas yang seharusnya dilakukan para wakil rakyat di DPR dan DPD  justru dilakukan oleh seorang pemuda yang bahkan tak punya akses politik.


Sikka: Di Antara Ketidakmampuan dan Ketidakpedulian

Ketika berita kematian demi kematian muncul, para pejabat daerah mengeluarkan kalimat yang sama: “Sudah kami upayakan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sikka.
“Kami masih berkoordinasi,” ujar Bupati.
“Kita tunggu petunjuk pusat,” tambah Gubernur NTT.

Tiga kalimat yang terdengar seperti mantera birokrasi. Sementara itu, keluarga pasien terus kehilangan harapan di depan ruang operasi yang kosong. Ketua RSUD TC Hillers mengaku kewalahan: “Kami sudah mengajukan permohonan resmi, tapi belum ada tindak lanjut.”

Namun surat pengajuan tak bisa menenangkan keluarga yang kehilangan. Administrasi tak mampu membius rasa sakit  apalagi kematian.

Provinsi Lain Bergerak, Flores Membisu

Bandingkan dengan provinsi lain. Di Bali, ketika RSUP Sanglah Denpasar menghadapi krisis dokter anestesi pada 2023, para wakil rakyat seperti Anak Agung Bagus Adhi Mahendra (Golkar) dan Made Urip (PDIP) turun langsung ke Kemenkes. Dua minggu kemudian, tenaga tambahan datang.

Di Sumatera Barat, Emma Yohanna (DPD RI) dan anggota Komisi IX DPR bergerak cepat ketika RSUP M. Djamil kekurangan tenaga spesialis.

Di Sulawesi Selatan, politisi lintas partai menekan pemerintah pusat agar dokter-dokter ditempatkan di rumah sakit kepulauan.

Di Jawa Timur, anggota DPR dari PKB dan PAN memfasilitasi insentif daerah agar spesialis tidak enggan ditempatkan di pelosok.

Semua bergerak. Semua bersuara. Karena bagi mereka, nyawa manusia tak mengenal warna partai.

Tapi di Flores? Para wakil rakyatnya tampak sibuk dengan rapat kerja, perjalanan dinas, dan unggahan politik. Mungkin anestesi yang hilang di RS Hillers kini menjalar ke nurani mereka  membuatnya mati rasa terhadap penderitaan rakyat sendiri.

Suara dari Koridor

“Dulu kami punya tiga dokter anestesi,” kata Sr. Dominika, perawat senior di Hillers. “Sekarang tinggal satu, itupun sering tidak di tempat. Kadang kami sudah menyiapkan meja operasi hanya untuk menatapnya kosong.”

Di luar ruang operasi, Elisabeth, ibu pasien dari Bola, menyalakan lilin kecil. “Kami tidak minta banyak,” katanya pelan. “Kami hanya ingin anak kami bisa diselamatkan. Kami tidak ingin ada lagi yang mati karena tak ada dokter.”

Ambulans datang dan pergi, membawa pasien yang menembus jalan berliku ke Ende atau Kupang  jarak yang bisa berarti hidup atau mati. “Setiap kali kami harus merujuk pasien ke luar Sikka,” kata seorang sopir ambulans, “saya selalu bertanya dalam hati: apakah mereka masih hidup saat tiba di rumah sakit lain?”


Epilog: Anestesi Nurani

Krisis anestesi di Maumere sudah berjalan lebih dari setahun hingga penghujung 2025 ini. Nyawa melayang, surat dikirim, rapat diadakan, tetapi solusi tak kunjung tiba. Ini bukan sekadar kegagalan administratif  ini kegagalan empati.

Para wakil rakyat mungkin tak sadar bahwa diam mereka adalah bentuk kejahatan yang paling halus: membiarkan rakyat mati tanpa suara.

Di ruang-ruang rapat Senayan, mereka mungkin sedang bicara soal pembangunan, investasi, atau APBN. Tapi di ruang operasi Hillers, rakyat yang mereka wakili mati dalam senyap.

Sudah waktunya mereka turun dari podium dan menatap wajah rakyat yang memilih mereka. Sudah waktunya mereka sadar bahwa tugas seorang wakil rakyat bukan hanya berbicara, tapi mendengar, melihat, dan bertindak. Karena ketika dokter anestesi hilang, rakyat menjerit. Dan ketika wakil rakyat ikut menghilang yang tersisa hanyalah doa, duka, dan kematian yang sunyi di ujung ranjang pasien.

Penulis adalah pemerhati kebijakan publik dan isu kemanusiaan di NTT.