Adopsi Keamanan Siber Ala Rusia dan China

Oleh karenanya, pemerintah didorong untuk mengadopsi cara Rusia dan China dalam menciptakan kemandirian internet untuk mengantisipasi berbagai persoalan menyangkut siber.

Pemerintah sepatutnya dapat mulai merancang dan menerapkan protokol internet independen yang berlaku untuk bisnis dan pejabat pemerintah di Indonesia untuk melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data yang dikirimkan melalui internet.

Pemerintah bisa memulai dari awal atau memodifikasi dan meningkatkan protokol independen aman yang tersedia seperti TLS, IPsec, SSH, PGP, TOR.

Protokol independen yang aman sangat penting untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirimkan melalui internet.

Dengan menggunakan protokol independen yang aman, pengguna internet di Indonesia dapat membantu melindungi privasi dan keamanan online mereka.

Masyarakat harus segera memulainya, sebelum menjadi terlalu terbuka lebar dan mudah menjadi sasaran penyerang global, baik peretas swasta atau lembaga pemerintah asing.

Internet mandiri di industri keuangan dapat mulai diwujudkan dengan dukungan teknologi biometrik yang saat ini banyak digunakan di Indonesia.

Pemerintah dapat mengadopsi kerangka zero trust dalam transaksi online. Dengan menggunakan e-KTP yang terhubung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) atau badan lain, aktivitas dilakukan menggunakan internet dapat terverifikasi.

Kegiatan yang menggunakan internet pun dapat diketahui dengan pembatasan kegiatan berdasarkan kebutuhan.

Teknologi yang disebut eKYC ini dapat dibeli oleh industri keuangan dan selanjutnya dikombinasikan dengan teknologi internet independen aman yang dikembangkan oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia.

Cara itu diyakini akan meningkatkan kepercayaan transaksi perbankan online, sekaligus melindungi industri paling menguntungkan dari serangan praktisi ransomware, bank nasional contohnya.

Bukan hanya industri keuangan, lembaga-lembaga militer dan pemerintah harus mampu melindungi diri dari serangan asing dan warga negaranya.

Melindungi gerbang pemerintah Indonesia akan lebih murah dibandingkan melindungi jutaan aset internet Indonesia yang memiliki akses rentan terhadap internet global.

Selain itu, industri telekomunikasi Indonesia mempunyai anggaran untuk menyediakan akses internet bagi masyarakat di seluruh negeri. Mengapa tidak menjadikannya aman dan mandiri sejak awal?

Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nur Achmadi Salmawan dalam diskusi daring pertengahan November 2023 mengungkap, sebanyak 361 juta serangan siber terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini.

Berdasarkan data National Security Operations Center atau NSOC di BSSN. tiga teratas jenis anomali traffic, masing-masing malware activity sebesar 42,79 persen, trojan activity 35,40 persen dan information leak 9,35 persen. Serangan siber pada sektor keuangan didominasi malware dan trojan activity.

Sementara  Jurubicara BSSN Ariandi Putra mengatakan, sebanyak 207 dugaan insiden kebocoran data terdeteksi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Dari jumlah itu, administrasi pemerintahan menjadi sasaran terbanyak dengan angka 55 persen.

Menyikapi hal tersebut, diingatkan bahwa perlindungan internet yang kuat dapat menyelamatkan banyak bisnis dan individu di Indonesia dari serangan apa pun, terutama serangan data pribadi dan transaksi data bisnis.


Penulis adalah ahli keamanan siber Indonesia