KTT AIS, Forum Strategis dalam Penguatan Identitas Kemaritiman dan Kepulauan Indonesia

Gagasan KTT AIS Forum ini pertama kali muncul pada tahun 2017 sebagai respons Indonesia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai negara kepulauan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi perubahan iklim, pengembangan potensi ekonomi di sektor maritim, masalah konektivitas, upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, dan permasalahan pencemaran laut.

Sehingga, inisiatif ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek.

Sebagai negara dengan banyak pulau dan kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang sangat berharga. Dalam kapasitasnya sebagai inisiator KTT AIS Forum, Indonesia dapat memainkan perananya melakukan orkestrasi dengan mempromosikan agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan, pelestarian sumber daya alam, dan pengurangan dampak perubahan iklim.

Selain itu, Konferensi AIS ini dapat menjadi platform untuk meningkatkan kerjasama antara negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di berbagai bidang, seperti perdagangan, transportasi, dan pertahanan.

Indonesia, sebagai inisiator, dapat memfasilitasi dialog dan kerjasama regional yang memungkinkan negara-negara kepulauan dan pulau-pulau kecil untuk saling belajar dan berbagi pengalaman.

Berdasarkan data Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Kominfo (2023), terkonfirmasi negara-negara yang hadir dalam KTT AIS pada tanggal 10-11 Oktober 2023 di Bali diantaranya Comoros, Micronesia, Niue, Papua Nugini, Sao Tome dan Príncipe, Timor-Leste, Tuvalu, Fiji, Tonga, Singapura, Madagascar, Marshall Island, Palau, Seychelles, Solomon Islands, Cabo Verde, Selandia Baru, Cyprus, Irlandia, Jepang, Samoa, Inggris, Cook Islands, Malta, Belize, Sri Lanka. Tak lupa juga organisasi internasional seperti MSG, PIF, dan ASEAN. Tentunya ini membanggakan dan menempatkan dalam posisi yang strategis bagi Indonesia.

Status Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km.

Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, hal ini dikonfirmasi dari data KKP, luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km2 sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km2. Sehingga, dalam konteks keamanan maritim, KTT AIS Forum dapat membantu mengatasi masalah keamanan maritim seperti perompakan, perdagangan ilegal, dan sengketa wilayah laut.

Indonesia dapat memainkan peran utama dalam mempromosikan keamanan dan kerjasama maritim di kawasan ini. Juga, sebagai inisiator KTT ini, Indonesia dapat memperkuat diplomasi di tingkat internasional.

Dengan menjadi inisiator, Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara kepulauan dan pulau-pulau kecil lainnya dan memainkan peran yang lebih aktif dalam forum-forum regional dan global, termasuk pada isu-isu Papua yang kerap jadi pembahasan pada forum-forum Internasional oleh negara-negara pada kawasan Pasifik.

Rona Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan negara-negara kawasan ASEAN lainnya, sebagai negara kepulauan dan maritim, Indonesia memiliki karakteristik geografis dan budaya yang sangat unik.

Dalam forum KTT AIS, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat identitasnya sebagai negara yang berfokus pada pelestarian lingkungan, keamanan maritim, konektivitas antarpulau, budaya maritim, dan pembangunan berkelanjutan.

Sehingga, identitas ini sebagai aset berharga yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga sumber daya alam yang melimpah, mempromosikan kerjasama maritim, dan membangun konektivitas yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah kepulauan.

Identitas Indonesia sebagai negara kepulauan juga mendorong untuk berbagi pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara anggota KTT AIS lainnya, menjalankan diplomasi maritim yang konstruktif, dan memimpin dalam pengelolaan bencana maritim.

Dengan berfokus pada substansi-substansi ini, menunjukan Indonesia berkomitmen untuk memperkuat identitasnya sebagai negara kepulauan dan maritim yang berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan dan keberlanjutan di wilayah ini serta di seluruh dunia.


*Penulis adalah Dosen Geografi Universitas Islam 45 dan Koorbid Perekonomian DPP KNPI