Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Pasang Surut Diplomasi Laut China Selatan

 OLEH: <a href='https://rmol.id/about/rusdianto-samawa-5'>RUSDIANTO SAMAWA</a>
OLEH: RUSDIANTO SAMAWA
  • Sabtu, 21 November 2026, 04:56 WIB
Pasang Surut Diplomasi Laut China Selatan
Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi Penulis)
Kecil Besar
DIPLOMASI di Laut China Selatan (LCS) merupakan arena kompleks yang melibatkan sengketa kedaulatan, hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kebebasan navigasi, dan persaingan pengaruh kekuatan besar. 

Pendekatan utama yang digunakan negara-negara di kawasan adalah kombinasi antara diplomasi multilateral melalui ASEAN, diplomasi bilateral, serta penegakan hukum laut internasional (UNCLOS).

Instrumen diplomatik paling penting saat ini adalah negosiasi Code of Conduct (CoC) antara ASEAN dan China. Negosiasi ini sudah berlangsung lebih dari dua dekade sejak Declaration on the Conduct of Parties (DOC) 2002.

Status terkini (November 2026) di bawah ketua ASEAN Filipina tahun 2026, para pihak berhasil mencapai kesepakatan sementara atas sekitar 80 persen draft CoC. 

Namun, negosiasi gagal diselesaikan pada akhir 2026 sesuai target yang disepakati sebelumnya. Ketua ASEAN berikutnya (Singapura pada 2027) diharapkan dapat menyelesaikan sisanya.

Isu-isu yang masih menjadi batu sandungan utama meliputi: Apakah CoC akan bersifat mengikat secara hukum (legally binding) atau hanya bersifat politis. 

Cakupan geografis (apakah mencakup seluruh area nine-dash line atau hanya area yang disengketakan secara sah). Definisi istilah-istilah kunci dan mekanisme penegakan.

Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-China di Manila menekankan pentingnya penyelesaian CoC yang efektif, substantif, dan sesuai dengan hukum internasional, sambil menjaga sentralitas ASEAN.

Tantangan Dinamika Diplomasi Indonesia

Indonesia secara resmi menyatakan ’bukan negara pengklaim’ di sengketa LCS. Posisi ini didasarkan pada prinsip UNCLOS: ZEE Natuna Utara adalah hak berdaulat Indonesia yang sah, dan tidak ada sengketa kedaulatan teritorial dengan China.

Secara bilateral, Indonesia melakukan  penyelesaian batas ZEE dengan Vietnam (ditandatangani 2022, masih dalam proses ratifikasi) sebagai contoh penyelesaian berdasarkan UNCLOS.

Secara multilateral, Indonesia mendorong CoC yang berlandaskan UNCLOS dan tidak mengakui nine-dash line.

Secara keamanan maritim, Indonesia turut melakukan penguatan dan kehadiran Bakamla, TNI AL, dan patroli di Laut Natuna Utara, sambil menjaga saluran komunikasi dengan China agar tidak terjadi eskalasi.

Secara hukum internasional, Indonesia secara konsisten merujuk pada putusan arbitrase 2016 yang menolak dasar hukum nine-dash line.

Vietnam menjadi negara ASEAN yang paling aktif menantang klaim China secara hukum dan operasional, namun tetap menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan Beijing.

Filipina di bawah pemerintahan Marcos Jr. mengambil sikap yang lebih tegas, sering melakukan publikasi insiden di laut dan memperkuat aliansi dengan AS serta sekutu lain.

China lebih memilih pendekatan bilateral dan menekankan “joint development”, sambil menolak putusan 2016 dan terus memperkuat kehadiran fisik (Coast Guard dan milisi maritim).

Negara luar kawasan (AS, Jepang, Australia, India, UE) mendukung kebebasan navigasi dan UNCLOS, namun ASEAN umumnya berhati-hati agar tidak terjebak dalam persaingan AS-China.

Diplomasi LCS menghadapi dilema klasik: China ingin CoC yang tidak mengikat dan tidak membatasi aktivitasnya, sementara banyak negara ASEAN menginginkan instrumen yang lebih kuat. Sementara itu, aktivitas “gray zone” (patroli Coast Guard, kapal penelitian, dan nelayan) terus terjadi di ZEE negara-negara tetangga, termasuk sekitar Natuna.

Penyelesaian batas bilateral antarnegara ASEAN (seperti Indonesia-Vietnam) sebenarnya memperkuat posisi kolektif kawasan karena mengurangi “ruang abu-abu” yang bisa dimanfaatkan China. Namun, tanpa CoC yang efektif atau penegakan hukum yang konsisten, stabilitas jangka panjang tetap rentan.

Penutup

Diplomasi Laut China Selatan saat ini berada dalam fase kritis. Kemajuan 80 persen pada CoC merupakan pencapaian, tetapi isu-isu paling sensitif masih tertunda. 

Bagi Indonesia, kombinasi antara kejelasan hukum di Natuna, penyelesaian bilateral dengan Vietnam, dan dukungan terhadap sentralitas ASEAN tetap menjadi fondasi paling realistis untuk melindungi kepentingan nasional tanpa memicu konfrontasi langsung.rmol news logo article


 
*Penulis adalah pemerhati sosial politik, Anggota Konfederasi Nelayan Indonesia (KNI)


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA