Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

UUD 2002 Bikin Negara Amburadul, Presidium Konstitusi Dorong Rekonstruksi Sistem Bernegara

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Minggu, 22 November 2026, 23:46 WIB
UUD 2002 Bikin Negara Amburadul, Presidium Konstitusi Dorong Rekonstruksi Sistem Bernegara
Pra Kongres Bangsa Indonesia yang digelar Presidium Konstitusi bersama Universitas Nasional (UNAS) di Kampus UNAS Menara 1-2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 21 November 2026. (Foto: Istimewa)
Kecil Besar
rmol news logo Presidium Konstitusi menilai amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 1999-2002 telah melahirkan UUD baru yakni UUD 2002. Hal itu menimbulkan persoalan serius di berbagai sektor kehidupan bernegara. 

Mereka mendorong rekonstruksi konstitusi dengan mengembalikan naskah asli UUD 1945 yang disempurnakan melalui addendum.

Dorongan itu mengemuka dalam acara Pra-Kongres Bangsa Indonesia yang digelar Presidium Konstitusi bersama Universitas Nasional (UNAS) di Kampus UNAS Menara 1-2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.

Adapun, agenda bertajuk “Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum” itu menghadirkan Sekjen Presidium Konstitusi sekaligus Steering Committee Kongres Bangsa Indonesia, Ichsanuddin Noorsy, Associate Professor UNAS TB Massa Dja'far, serta Ketua Organizing Committee Hatta Taliwang.

Hatta menegaskan, Pra-Kongres merupakan bagian dari persiapan Kongres Bangsa Indonesia. Hasil pembahasan forum tersebut nantinya menjadi materi keputusan kongres, termasuk Maklumat Kongres yang akan disampaikan kepada Presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara.

“Melalui pra-kongres ini, kami akan memaparkan materi yang akan menjadi keputusan dalam kongres mendatang. Termasuk di dalamnya Maklumat Kongres, yang akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,” ungkap Hatta dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 22 November 2026.

Dalam forum tersebut, Ichsanuddin Noorsy membedah sembilan sektor yang dinilai terdampak serius oleh perubahan UUD 1945. 

Sektor tersebut mencakup hukum dan pemerintahan, moneter-fiskal, industri-perdagangan, sumber daya alam dan sumber daya buatan, informasi-digitalisasi, pertahanan-keamanan, lingkungan, perempuan, serta agama dan kebudayaan.

Noorsy menjelaskan, kajian dilakukan melalui tiga perspektif analisis, yakni fundamental, struktural, dan fungsional, untuk memetakan persoalan sekaligus merumuskan rekonstruksi sistem bernegara.

“Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya,” ungkap Noorsy.

Ia menegaskan, Presidium Konstitusi mengusulkan pengembalian sistem bernegara sesuai konstitusi 18 Agustus 1945 sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, dengan penyempurnaan melalui addendum. Menurutnya, penyempurnaan konstitusi tidak harus dilakukan dengan mengubah sistem bernegara sebagaimana amandemen 1999-2002.

“Untuk memastikan bahwa UUD 1945 lebih sempurna, tetap kita lakukan amandemen, tetapi dengan addendum. Bukan mengubah sistem bernegara, seperti yang dilakukan MPR pada tahun 1999-2002,” imbuh Noorsy.

Presidium Konstitusi yang didirikan almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno itu juga menyiapkan materi addendum terhadap 37 pasal dalam naskah asli UUD 1945. Langkah tersebut diklaim untuk memperkuat konstitusi sekaligus mencegah celah penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dinilai terjadi pada era Orde Baru.

Salah satu materi yang disorot adalah penegasan tugas pokok dan fungsi aparat pertahanan, keamanan, serta penegak hukum, termasuk TNI, Polri, jaksa, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), guna mencegah tumpang tindih kewenangan.

Noorsy juga mengkritisi Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen yang mengatur fungsi Polri. Ia menilai rumusan pasal tersebut berpotensi memberikan kewenangan terlalu luas kepada kepolisian lantaran tidak memuat batasan limitatif yang tegas di tingkat konstitusi.

“Kami membahas addendum terkait TNI, Polisi, Jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil. Sehingga tupoksinya menjadi jelas dan tidak masuk dalam grey area. Apalagi membuka peluang kewenangan yang terlampau luas di satu institusi,” tegasnya.

Menurut Noorsy, kondisi tersebut berpotensi memusatkan berbagai spektrum penegakan hukum, mulai dari pidana umum, pidana khusus hingga administratif, pada institusi kepolisian.
Presidium Konstitusi memandang pembatasan kewenangan antarlembaga perlu diperjelas agar tidak terjadi dominasi satu institusi dalam berbagai urusan hukum yang berpotensi merugikan warga negara.

“Jadi pada prinsipnya, pikiran dan rumusan sistem bernegara para pendiri bangsa kita wujudkan. Tetapi kita perkuat dan sempurnakan, agar sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan akhir,” pungkasnya.

Pra Kongres tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya MS Kaban, Mayjen TNI (Purn) Sunarko, Ahmad Yani, Kyai Sukry Fadholy, Prof. Dr. Rohmat Wahab, Sayuti Ashari, Marsekal Pertama Bastari, Kyai H. Muchsin Alatas, dan Ustaz Alfian Tanjung, serta puluhan peserta lainnya.rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA