Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Partai Politik dan Rusaknya Negara

Senin, 23 November 2026, 01:01 WIB
Partai Politik dan Rusaknya Negara
Ilustrasi. (Foto: AI)
Kecil Besar
RUSAKNYA negara ini disebabkan fungsi negara sebagai alat perjuangan diganti dengan partai politik. Ini yang Bung Karno sudah wanti-wanti dan kita mengingatkan lagi lewat tulisan ini. 

Di dalam lintasan sejarahnya bangsa Indonesia terlahir lebih dulu, baru negara terbentuk. Artinya, bangsa merupakan fondasi dalam bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini yang pimpinan partai tidak paham.

Ini urutan sejarah yang selalu dilupakan orang: 28 Oktober 1928, bangsa terlahir dalam momentum Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa merupakan bukti nyata bahwa nama ‘Indonesia’ pertama kali digunakan menjadi suatu entitas suatu bangsa yang mendiami kepulauan di antara dua benua dan samudera.

Pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan bangsa diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Tidak ada sama sekali tulisan ‘republik’ (negara) dalam naskah proklamasi, yang ada ialah tulisan ‘Atas Nama Bangsa Indonesia’. 

Selanjutnya pada 18 Agustus 1945, negara Republik Indonesia dibentuk melalui pengesahan UUD 1945 sebagai dasar negara. Hal itu diperkuat dengan dibentuknya pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.

Dalam rentetan peristiwa sejarah itu, tidak ada catatan peran partai politik walaupun di masa pergerakan nasional, banyak tokoh bangsa yang menggunakan partai politik sebagai alat perjuangan. Namun yang perlu ditegaskan ialah peranan partai politik di era pergerakan sangat jauh berbeda dengan masa setelah berdirinya negara.

Penulis pun menilai penetapan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal beberapa hari setelah proklamasi dan keluarnya Maklumat X tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta merupakan kecelakaan sejarah. 

Jika kita merujuk pada UUD 1945 naskah asli, tidak ada sama sekali disebutkan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ini yang harus diingat dan dipahami oleh generasi bangsa saat ini.   
 
Tapi sekarang dibalik, partai merasa lebih besar dari bangsa. Partai merasa lebih besar dari negara. Pimpinan partai merasa dia yang punya negara. 

Inilah yang bikin pimpinan partai tidak mengerti apa itu negara Indonesia. Karena mereka pikir negara itu untuk bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi proyek. Padahal Bung Karno bilang: negara itu alat perjuangan.

Apa Artinya negara adalah alat perjuangan? Bung Karno dalam Kursus Pancasila di Istana Negara, Juni 1958, bilang dengan jelas,. “Ada dua tugas negara sebagai alat perjuangan”, yakni: 

1. Menghadapi Ancaman Dari Luar

Melawan imperialisme, kapitalisme, segala bentuk penjajahan yang mengancam kedaulatan. Ini yang dilakukan Kertanegara memotong telinga utusan Mongol pada abad ke-13. Ini juga yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto soal pasokan gas ke Singapura. Ini perjuangan keluar.

2. Memberantas Penyakit dari Dalam

Ini yang lebih berat. Negara harus mengubah susunan masyarakat yang timpang. Membasmi kemiskinan, ketidakadilan, penindasan. Wujudkan masyarakat adil dan makmur.

Nah, yang kedua ini yang hilang. Negara sekarang tidak lagi memberantas penyakit dari dalam. Negara sekarang malah ikut memelihara penyakitnya: kemiskinan dipelihara untuk jadi suara pemilu, ketidakadilan dipelihara untuk jadi alat tawar, dan PKL digusur untuk kepentingan modal.

Kenapa? Karena alat perjuangannya sudah diganti oleh partai.

Negara Sudah Kehilangan Rohnya

Ini kritik yang  tajam sekali: Hilangnya roh perjuangan negara. Negara tidak lagi jadi alat perjuangan rakyat untuk keadilan sosial. Negara sudah jadi alat kekuasaan segelintir elite dan pemilik modal.

Amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002, sistem kita berubah dari kekeluargaan dan permusyawaratan jadi individualisme, liberalisme, kapitalisme. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertinggal.

Dominasi partai dan demokrasi liberal ditandai dengan Pemilu langsung yang biayanya mahal, sangat mahal. Akibatnya siapa yang bisa maju? Tentu yang hanya punya modal. Siapa yang menang? Yang punya dana. Utusan golongan dan utusan daerah yang dulu ada di MPR mewakili rakyat sekarang hilang. Diganti oleh orang partai yang hanya mewakili partainya. Adapun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang nonpartai, namun tetap tak punya banyak kewenangan.

Solusinya saat ini hanya dengan kembali ke UUD 1945 asli yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Supaya negara kembali ke relnya sebagai alat perjuangan untuk memakmurkan rakyat.

Ini nyambung semua. Kenapa demo mahasiswa bisa digerakkan dan dibiayai? Karena partai dan modal sudah menguasai alat perjuangan. Kenapa Prabowo dikelilingi oleh elite yang bermain dua kaki? Karena sistem saat ini masih terjebak pada hegemoni partai politik, yang tak ubahnya merupakan pembajak kedaulatan rakyat itu sendiri. Mereka loyal ke partai dan modal, bukan loyal ke negara sebagai alat perjuangan.

Dengan kondisi demikian sudah saatnya Presiden Prabowo mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 asli sebagaimana hal itu juga tertuang dalam AD/ART Partai Gerindra, partai yang dibangun dan dipimpinnya sejak 2008. Apakah Partai Gerindra konsisten dengan landasan perjuangannya? Kita nantikan! rmol news logo article


Prihandoyo Kuswanto 
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila 


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA