Pengukuran Proporsi Besar Masalah

Kemudian berdasarkan laporan Ketua Komite TPPU diketahui terdapat 491 pegawai ASN Kementerian Keuangan yang terkait transaksi mencurigakan TPPU. Artinya, proporsi pegawai Kementerian Keuangan yang terduga terlibat TPPU sebesar 0,6 persen.

Sementara itu realisasi belanja negara sebesar Rp 2,79 ribu triliun tahun 2021. Kemudian nilai TPPU yang ditemukan sebesar Rp 349 triliun. Artinya, potensi kebocoran terkait TPPU sebesar 12,56 persen.

Implikasinya adalah kegawatan masalah TPPU bukan terletak pada pembinaan proporsi sumberdaya manusia di Kementerian Keuangan, melainkan lebih signifikan dari sisi besarnya masalah kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara pada institusi.

Informasi ini menguatkan kondisi bahwa tunjangan kinerja yang tinggi dalam skema program reformasi birokrasi masih belum sepenuhnya sempurna untuk dijadikan sebagai alat untuk lebih menyehatkan pengelolaan keuangan negara.

Jadi, dalam hal pengukuran proporsi besar masalah TPPU terbaru terkait dengan Kementerian Keuangan dan bukan Kemenkeu, maupun non ASN, itu tidak dapat sepenuhnya mengacu dari hasil pengukuran pendekatan statistik semata begitu saja.

Hal ini karena pengukuran masalah tindak pidana sama sekali tidtransparansi tersebutak mengacu kepada pendekatan proporsi pidana terhadap suatu populasi, melainkan lebih kepada pendekatan keberadaan angka frekuensi terjadinya suatu pidana.

Maksudnya, misalnya adalah kematian seorang almarhum Brigadir Joshua telah menimbulkan perhatian berupa pemberitaan publik secara luar biasa selama berbulan-bulan. Makna angka penting bukan terletak pada jumlah satu orang, melainkan terletak pada seberapa besar peristiwa pidana tersebut telah menguras mengeksploitasi curahan perhatian publik.

Publik senantiasa berharap-harap cemas tentang apakah 491 pegawai ASN Kementerian Keuangan dalam waktu singkat secara tuntas akan segera diproses di pengadilan. Demikian pula secara total terdapat 1074 entitas yang akan masuk pengadilan.

Kiranya tanpa penanganan proses pengadilan secara massif dan bersifat kolosal, maka akan sulit diketahui ujung akhir dari TPPU tersebut dapat menjadi jelas benang merah dan putih, hingga tiba selesai tuntas sebelum serah terima jabatan kepresidenan yang baru periode mendatang.

Hingga hari ini belum terungkap pengakuan pejabat di bawah Menteri, yang dikesankan “melindungi” dibalik kasus pengungkapan 300 surat TPPU.

Akibatnya, tekanan kuat pemerhati TPPU telah melemparkan bola liar pengkonstruksian tanggung jawab ke Menteri. Bahkan semakin lama proses bola liar mulai diarahkan kepada kesungguhan lembaga kepresidenan menjadi sebagai sebuah skandal keuangan level pemerintah, yang jauh lebih besar dibandingkan pengkonstruksian level sebuah kementerian.

Peneliti Indef dan Pengajar Universitas Mercu Buana