Bisa beli online atau keluar beberapa hari sekali untuk beli kebutuhan.
Beda halnya dengan kalangan tertentu.
Dari obrolan ringanku dengan beberapa penjaja makanan, misalnya, jawabannya rata-rata sama. Tidak makan jika tidak jualan. Pikiranku melayang ke para pekerja harian, buruh kasar dan sejenisnya.
Lantas muncul pertanyaan. Skema pemerintah yang baru diumumkan lewat Perppu apakah bisa segera direalisasikan?
Butuh waktu berapa lama? Apakah semua yang berhak sudah dipastikan terdaftar? Bagaimana dengan yang belum? Apakah butuh waktu tertentu lagi?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering dianggap angin lalu, bahkan mungkin menganggu, bagi pihak tertentu. Tapi bagaimanapun perlu disuarakan.
Kita berlomba dengan kebutuhan yang sangat-sangat dasar dari semua manusia, yang tidak bisa ditawar ataupun ditunda-tunda: kebutuhan perut.
Semoga masih ada gerak lebih cepat dari otoritas untuk segera bisa menyelamatkan mereka, di sela-sela hambatan birokrasi, prosedur dan akuntabilitas yang seringkali masih jadi catatan.
Kemana negara, hadirkah? Amanah konstitusi negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tampak utopia.
Kebijakan yang dibuat dan dilakukan pemerintah tak memberi solusi nyata untuk menolong rakyat, baik dari ancaman bahaya pandemik Covid-19, juga dari kesusahan ekonomi.
Kebijakan malah tampak ingin menolong pejabat negara yang salah urus ekonomi negara, menyelamatkan kekuasaan.
Harapan rakyat terhadap pemimpin negara perlahan sirna, yang tersisa hanya harapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan dari ancaman Covid-19 dan kesulitan hidup.
Perbanyak doa dan jaga kesehatan, semoga Tuhan menolong.
Penulis adalah Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM).
.jpeg)
BERITA TERKAIT: