Desakan tersebut menyusul beredarnya video yang memperlihatkan Afriansyah Noor hadir dan berada satu panggung dengan Silfester Matutina dalam acara peresmian restoran "Neng Geulis" di Bandung, Jawa Barat.
Menurut Eko, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan kehadiran seorang pejabat dalam acara seremonial, melainkan menyangkut etika, integritas, dan tanggung jawab moral seorang pejabat negara di tengah persoalan penegakan hukum yang menjadi perhatian publik.
Ia menegaskan bahwa Silfester Matutina merupakan terpidana dalam perkara pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 tanggal 20 Mei 2019, dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
"Seorang Wakil Menteri seharusnya menjadi contoh dalam menghormati hukum dan menjaga kehormatan institusi negara. Jangan sampai publik mendapatkan kesan bahwa pejabat negara justru tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan penegakan hukum. Ini persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele," tutur Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 20 November 2026.
Ia menilai Presiden Prabowo harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pasalnya, jabatan wakil menteri bukan jabatan biasa, melainkan amanah negara yang menuntut integritas, tanggung jawab, dan keteladanan.
Lanjut dia, pemerintah tidak boleh membiarkan kontroversi yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
"Bagaimana rakyat bisa percaya terhadap supremasi hukum apabila pejabat negara tidak menunjukkan sensitivitas terhadap persoalan hukum yang sedang menjadi sorotan masyarakat? Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan," tegasnya.
Selain mendesak presiden mencopot wamenaker, Eko juga meminta Kejaksaan Agung memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan putusan terhadap Silfester Matutina.
Ia menegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kejaksaan Agung jangan diam. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa melihat siapa orang yang berhadapan dengan hukum. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum semakin terkikis," imbuhnya.
IKA Bemnus menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Apabila tidak ada penjelasan dan langkah konkret dalam waktu 7x24 jam, Eko menyatakan organisasinya akan mempertimbangkan aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Agung.
"Negara ini dibangun di atas prinsip konstitusi dan supremasi hukum, bukan atas dasar kedekatan, kepentingan, ataupun kekuasaan. Kami tidak ingin hukum hanya menjadi slogan dalam pidato pejabat. Hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian,” tegasnya lagi.
“Presiden harus berani mengambil sikap demi menjaga kehormatan pemerintahan dan kepercayaan rakyat," tandas Eko.
BERITA TERKAIT: