Pengesahan itu dinilai langkah strategis memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.
"Kami mendukung dan mengapresiasi komitmen pemerintah dan DPR RI yang telah mendorong hingga terwujudnya UU Perampasan Aset. Ini langkah maju dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi," ujar Erlan kepada wartawan, Jumat 20 November 2026.
Ia secara khusus mengapresiasi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai berperan penting mengawal proses legislasi hingga disahkan.
Menurut Erlan, komitmen, komunikasi politik, dan kemampuan membangun koordinasi antarlembaga menjadi faktor kunci penyelesaian agenda yang telah lama dinantikan masyarakat.
"Komitmen Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal RUU ini hingga disahkan patut diapresiasi. Kami melihat ada komitmen untuk memastikan agenda penting ini tidak terus tertunda selama belasan tahun," katanya.
Erlan berharap UU tersebut tidak berhenti sebagai produk legislasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen efektif dalam penegakan hukum.
Katanya, aset yang berhasil dipulihkan harus kembali ke negara dan masyarakat, baik melalui pemulihan kerugian negara, perlindungan korban, maupun pemanfaatan untuk kepentingan publik.
Ia juga menekankan implementasi harus tetap menjunjung prinsip negara hukum, transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
"Harapan kami, UU ini menjadi warisan penting dalam memperkuat keadilan dan tata kelola negara. Kita berharap pelaksanaannya berjalan efektif dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," demikian Erlan.
BERITA TERKAIT: