Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, secara khusus mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pengesahan regulasi tersebut.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026. Pengesahan itu lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026 yang sebelumnya disampaikan Dasco saat menerima perwakilan massa demonstran di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 27 Agustus 2026.
“Dasco telah membuktikan janji kepada rakyat bukan sekadar retorika politik. Di tengah keraguan publik terhadap komitmen para elite politik, beliau mampu menunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakan,” ujar Haris dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 November 2026.
Menurut Haris, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang mampu menyerap aspirasi masyarakat, membangun konsensus politik, serta menerjemahkannya menjadi keputusan konkret untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Tidak semua pemimpin mampu mengubah aspirasi masyarakat menjadi keputusan politik yang konkret. Dasco menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar pernyataan. Inilah karakter kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia,” tegasnya.
Haris juga menilai pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran regulasi tersebut diharapkan memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan, mengembalikan kerugian negara, sekaligus mempersempit ruang bagi pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil kejahatannya.
“Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dirampas melalui mekanisme hukum yang adil dan dikembalikan untuk kepentingan negara serta masyarakat,” ungkap Haris.
KNPI turut mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan implementasi UU Perampasan Aset berjalan konsisten, transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih, dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum.
BERITA TERKAIT: