Kewaspadaan tidak boleh bersifat rutin dan administratif semata, melainkan harus dibangun melalui evaluasi menyeluruh, penguatan deteksi dini, serta kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan yang berpotensi mengganggu keamanan kepala negara.
Hal tersebut disampaikan Rusdi Ali Hanafia, Wakil Ketua Umum DPP KNPI sekaligus Ketua Seknas Indonesia Maju.
Menurutnya, keselamatan Presiden bukan sekadar persoalan pengamanan seorang pejabat publik, melainkan menyangkut perlindungan terhadap simbol negara, kesinambungan pemerintahan, serta stabilitas konstitusional Republik Indonesia.
“Negara tidak boleh lengah dalam situasi politik yang dinamis. Pengamanan Presiden harus ditempatkan sebagai prioritas strategis. Jangan menunggu terjadi sesuatu baru kemudian melakukan evaluasi,” kata Rusdi kepada wartawan, Selasa 10 November 2026.
Rusdi menekankan bahwa pengamanan kepala negara tidak boleh hanya berorientasi pada aspek fisik dan pengawalan langsung. Perlu pendekatan keamanan yang menyeluruh, mencakup pemetaan risiko, evaluasi protokol, pengamanan agenda kenegaraan, koordinasi intelijen, serta kemampuan merespons perubahan situasi secara cepat dan terukur.
“Pengamanan Presiden harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan berlapis. Ini bukan soal menciptakan ketakutan, melainkan memastikan negara selalu siap menghadapi segala kemungkinan,” ujarnya.
Rusdi juga mengingatkan agar jangan sampai perbedaan pandangan politik mengalami pergeseran menjadi permusuhan yang mengancam keselamatan individu maupun institusi negara.
"Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi tindakan kekerasan, intimidasi, dan segala bentuk ancaman terhadap keselamatan kepala negara tidak dapat dibenarkan," tandasnya.
Di tengah perkembangan dinamika politik nasional yang semakin kompleks, pengamanan terhadap Presiden Prabowo Subianto perlu menjadi perhatian serius seluruh institusi negara. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: