Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, Banyak pihak memandang langkah ini sebagai terobosan krusial yang telah lama dinantikan untuk memulihkan kerugian negara secara lebih efektif, bahkan sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
Namun, di tengah optimisme terhadap hadirnya payung hukum baru ini, ada satu catatan mendasar yang menurut Benny perlu terus diingatkan bersama.
"Sebaik dan sekomprehensif apa pun materi muatan dalam sebuah undang-undang, efektivitasnya di lapangan pada akhirnya sangat bergantung pada tiga hal: kualitas manusianya, integritas aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat," katanya, lewat akun X, Jumat, 20 November 2026.
Bagi pihak-pihak yang belajar hukum sudah paham tentunya bahwa dalam teori sistem hukum yang dikemukakan pakar hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen yang saling berkaitan yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Benny menyebut, pengesahan UU Perampasan Aset baru menjawab elemen pertama, yakni pembaruan substansi hukum. Tanpa pembenahan serius pada struktur dan budaya hukum, regulasi yang progresif sekalipun berisiko kehilangan daya gigitnya. Pasal-pasal dalam UU ini hanya berhenti sebagai macan kertas.
Dari sisi struktur hukum dan manusia di dalamnya, undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola dan menangani aset-aset hasil rampasan tindak pidana. Badan ini memikul tanggung jawab besar untuk menelusuri, membekukan, hingga menyita harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan.
"Di titik inilah kewaspadaan konstitusional kita harus bekerja," ujarnya.
Kewenangan yang begitu besar di pundak Badan Perampasan Aset menuntut pengawasan ketat agar tidak bergeser menjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Instrumen ini tidak boleh digunakan untuk menyingkirkan lawan politik, memproteksi kelompok tertentu, mengumpulkan harta bagi segelintir pihak, apalagi merampas secara sewenang-wenang (hostile) harta rakyat yang diraih dengan susah payah.
Penegakan hukum yang berkeadilan harus mampu membedakan secara jernih antara pelaku kejahatan ekonomi—yakni para pengusaha hitam yang merampok kekayaan negara—dengan pengusaha putih yang taat hukum, setia membayar pajak, serta turut menopang perekonomian bangsa di saat negara menghadapi masa sulit.
"Perlindungan terhadap hak milik warga negara dan prinsip due process of law tidak boleh dikorbankan atas nama percepatan pemulihan aset," tegasnya.
Politikus Partai Demokrat itu menggarisbawahi, upaya merampas aset hasil korupsi sejatinya tidak terbatas pada satu regulasi ini saja. Sebab sudah ada berbagai instrumen undang-undang lain yang dapat bekerja efektif apabila aparat penegak hukum menjalankannya dengan integritas penuh.
Sementara itu, dari sisi budaya hukum, tantangan terbesar terletak pada sejauh mana masyarakat dan elite kekuasaan memiliki kesadaran untuk tunduk pada supremasi hukum. Budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan perilaku kita terhadap hukum itu sendiri.
Selama sikap permisif terhadap kekayaan yang tidak wajar masih dipelihara, atau selama intervensi politik masih dapat memengaruhi proses peradilan, undang-undang sekuat apa pun akan sulit bekerja secara adil.
"Pengesahan UU Perampasan Aset dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita sambut dengan gembira namun ini bukanlah garis finis, melainkan titik awal dari pekerjaan rumah yang jauh lebih besar," ungkapnya.
Oleh karena itu, Benny mengajak publik, media, dan lembaga pengawas terus mengawal operasional badan khusus maupun aparat penegak hukum agar aturan ini benar-benar menghantam pelaku kejahatan secara tepat sasaran, sekaligus menjamin hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.
"Pada akhirnya, hukum hanyalah instrumen; manusialah yang menentukan apakah instrumen tersebut akan menjadi pedang keadilan yang tajam atau sekadar tumpukan pasal di atas kertas," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: