Menurutnya, DKPP merupakan lembaga peradilan etik yang bekerja berdasarkan pengaduan masyarakat atau bersifat pasif.
Hal tersebut berbeda dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berwenang melakukan penyelidikan serta memanggil pihak-pihak terkait dalam penanganan perkara.
"Undang-undang mengamanatkan bahwa DKPP itu lembaga yang bersifat pasif. Dia tidak bisa melakukan penyidikan seperti KPK. Harus menunggu pengaduan baru kita tindak lanjuti," kata Heddy dalam diskusi media di Jakarta, Kamis 19 NOvember 2026.
Ia menjelaskan, DKPP tidak boleh memanggil penyelenggara pemilu secara sepihak apabila namanya tidak tercantum dalam materi pengaduan.
Bahkan, dalam persidangan, DKPP juga tidak memiliki kewenangan memaksa saksi untuk hadir jika yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.
"Kalau kita panggil secara patut tidak hadir, ya sudah kita periksa apa yang ada," ujarnya.
Heddy menegaskan, seluruh proses pemeriksaan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip peradilan etik.
"Karena itu, masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diharapkan memahami mekanisme pengaduan sebelum melaporkan suatu perkara kepada DKPP," pungkas Heddy.
BERITA TERKAIT: