KNPI Geruduk Mabes Polri: Penyadapan Presiden Merupakan Perbuatan Makar

Haris menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi dan dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam institusi negara, maka persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika maupun penyalahgunaan kewenangan, melainkan tindakan yang sangat serius karena menyangkut keselamatan kepala negara, kedaulatan pemerintahan, serta keamanan nasional.

Menurut Haris, penyadapan terhadap Presiden oleh oknum yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan makar karena berpotensi mengganggu stabilitas dan kewibawaan pemerintahan yang sah.

"Jika benar ada oknum dan kelompok tertentu yang melakukan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, maka ini merupakan persoalan luar biasa serius. Saya menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar. Bagaimana mungkin ada aparat yang seharusnya menjaga negara justru diduga melakukan tindakan yang mengancam keamanan dan kewibawaan kepala negara?" tegas Haris Pertama saat orasi aksi damai di depan Markas Besar Polri pada Senin, 9 November 2026.

Ia juga melontarkan pernyataan keras dengan menyebut dugaan penyadapan tersebut sebagai tindakan yang lebih kejam dari PKI. Pernyataan itu menggambarkan keprihatinannya terhadap dugaan pengkhianatan terhadap pemimpin negara.

Menurutnya, sejarah Indonesia telah memberikan pelajaran bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Ancaman juga dapat muncul dari dalam institusi apabila kewenangan dan kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

"Penyadapan terhadap Presiden oleh oknum aparat yang memiliki kewenangan negara adalah tindakan yang sangat kejam. Bahkan, saya menyebut tindakan ini lebih kejam dari PKI. Sebab, ketika aparat yang diberikan kepercayaan untuk melindungi negara justru diduga melakukan tindakan yang membahayakan kepala negara, maka kepercayaan terhadap institusi negara sedang dipertaruhkan," ujar Haris.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik keras terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus peringatan agar tidak ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kedudukan di institusi negara.

Sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, DPP KNPI menyampaikan lima tuntutan terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Pertama, mendukung Kapolri Suyudi untuk segera mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, baik pelaksana maupun pihak yang memberikan perintah.

Kedua, meminta Polri melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, objektif, dan menyeluruh. Proses penanganan perkara harus dilakukan tanpa intervensi maupun upaya melindungi pihak tertentu.

Ketiga, mendukung aparat penegak hukum mengungkap dan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun, termasuk pejabat yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi di institusi kepolisian.

Keempat, meminta Polri memastikan perlindungan terhadap keamanan komunikasi dan informasi strategis Presiden Republik Indonesia. Keamanan kepala negara merupakan bagian penting dari keamanan dan kedaulatan negara.

Kelima, mendorong penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ditemukan unsur Makar, seluruh pihak yang terlibat harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

Haris Pertama menegaskan bahwa DPP KNPI tidak ingin persoalan ini berhenti pada polemik politik maupun perdebatan di ruang publik. Dugaan tersebut harus dijawab melalui proses penyelidikan yang kredibel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, institusi Polri merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh anggotanya harus ditangani secara serius demi menjaga kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa loyalitas aparat negara harus diberikan kepada konstitusi, bangsa, dan negara, bukan kepada kepentingan pribadi, kelompok, maupun jaringan kekuasaan tertentu.

"Jangan sampai institusi negara dijadikan alat untuk kepentingan kelompok atau kepentingan politik tertentu. Negara ini berdiri di atas konstitusi dan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada yang kebal hukum di republik ini," tegasnya.

"DPP KNPI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab pemuda," tandas Haris.