Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Jarnas Prabowo Puji Dasco Tepati Janji Sahkan UU Perampasan Aset

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>
LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Kamis, 19 November 2026, 18:20 WIB
Jarnas Prabowo Puji Dasco Tepati Janji Sahkan UU Perampasan Aset
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: RMOL)
Kecil Besar
rmol news logo Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo, Nasarudin, mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad atas pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Kamis, 19 November 2026.

Menurut Nasarudin, pengesahan tersebut menjadi bukti komitmen Dasco merespons aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Sufmi Dasco. Ini bukan sekadar persoalan pengesahan sebuah undang-undang, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin memegang teguh janji yang telah disampaikan kepada rakyat," ujar Nasarudin.

Ia menilai pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum penting dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama untuk memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati para pelakunya.

Komitmen Dasco sebelumnya disampaikan saat menerima audiensi perwakilan masyarakat yang menggelar demonstrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 27 Agustus 2026.

Saat itu, Dasco bersama sejumlah pimpinan DPR menyatakan RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026. Bahkan, Dasco menyatakan kesediaannya meletakkan jabatan pimpinan DPR dan keanggotaan DPR apabila target tersebut tidak tercapai.

Namun, DPR akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 19 November 2026, lebih cepat dari tenggat yang dijanjikan.

"Bagi saya, ini contoh janji kepada masyarakat harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Ketika rakyat menyampaikan tuntutan, pemimpin dan wakil rakyat harus mampu mendengarkan, merespons, dan menghadirkan solusi," tegasnya.

Di sisi lain, ia berharap UU Perampasan Aset bisa memperkuat instrumen hukum negara dalam menelusuri dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

Penindakan terhadap pelaku kejahatan harus berjalan beriringan dengan upaya mengembalikan aset hasil tindak pidana agar tidak terus dinikmati para pelaku. Meski demikian, ia mengingatkan implementasi undang-undang tersebut harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.

"Kita tentu berharap undang-undang ini tidak berhenti sebagai produk legislasi. Harus ada implementasi yang sungguh-sungguh. Jangan sampai negara berhasil memenjarakan koruptor, tetapi aset hasil kejahatannya justru tidak berhasil dikembalikan," pungkasnya. rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: DIKI TRIANTO

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA