Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto Lallo mengatakan, RUU tersebut harus menjadi landasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan dalam penanganan aset hasil tindak pidana, mulai dari identifikasi hingga pengembalian kepada negara atau korban.
"Fraksi NasDem berharap bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya ditujukan semata-mata untuk menyediakan landasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan dalam mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas, serta mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dan tindak pidana lainnya kepada negara atau korban," kata Rudianto, Kamis, 19 November 2026.
Selain menyetujui RUU tersebut, NasDem juga mengapresiasi pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini dinilai penting untuk mengawasi seluruh mekanisme dan proses hukum acara perampasan aset, termasuk pengelolaannya.
"Fraksi NasDem juga mengapresiasi dan mendukung pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh mekanisme dan proses hukum acara perampasan aset hingga pengelolaan aset," katanya.
Menurut Rudianto, pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum (APH), terutama agar perampasan aset tidak dijadikan alat untuk menekan pihak tertentu maupun mengganggu kegiatan ekonomi yang sah.
"Pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk menekan pihak tertentu atau mengganggu kegiatan ekonomi yang sah," tandasnya.
BERITA TERKAIT: