Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Kamis, 19 November 2026, 10:02 WIB
NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Kecil Besar
rmol news logo Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto Lallo mengatakan, RUU tersebut harus menjadi landasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan dalam penanganan aset hasil tindak pidana, mulai dari identifikasi hingga pengembalian kepada negara atau korban.

"Fraksi NasDem berharap bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya ditujukan semata-mata untuk menyediakan landasan hukum yang komprehensif, efektif, dan berkeadilan dalam mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas, serta mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dan tindak pidana lainnya kepada negara atau korban," kata Rudianto, Kamis, 19 November 2026.

Selain menyetujui RUU tersebut, NasDem juga mengapresiasi pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini dinilai penting untuk mengawasi seluruh mekanisme dan proses hukum acara perampasan aset, termasuk pengelolaannya.

"Fraksi NasDem juga mengapresiasi dan mendukung pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh mekanisme dan proses hukum acara perampasan aset hingga pengelolaan aset," katanya.

Menurut Rudianto, pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum (APH), terutama agar perampasan aset tidak dijadikan alat untuk menekan pihak tertentu maupun mengganggu kegiatan ekonomi yang sah.

"Pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk menekan pihak tertentu atau mengganggu kegiatan ekonomi yang sah," tandasnya.rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: RENI ERINA

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA