Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Aturan Tumpang Tindih Bikin Penyadapan Rawan Disalahgunakan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>
LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Kamis, 19 November 2026, 13:21 WIB
Aturan Tumpang Tindih Bikin Penyadapan Rawan Disalahgunakan
Ilustrasi
Kecil Besar
rmol news logo Indonesia membutuhkan satu payung hukum khusus yang mengatur penyadapan untuk memastikan kewenangan penegak hukum berjalan secara terukur, transparan, dan tidak melanggar hak privasi warga negara.

"Di era komunikasi digital yang serba terhubung, penyadapan (lawful interception) merupakan instrumen penegakan hukum yang bersifat paradoks," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, lewat akun X, Kamis, 19 November 2026.

Di satu sisi, negara membutuhkan metode intersepsi ini untuk membongkar kejahatan terorganisasi yang tersembunyi seperti korupsi, terorisme, dan peredaran narkotika. Namun di sisi lain, penyadapan adalah bentuk intervensi negara paling dalam terhadap ruang privat warga negara.

Didik menilai pengaturan penyadapan yang selama ini tersebar di berbagai undang-undang sektoral berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakseragaman standar pelaksanaan.

Ketentuannya bisa ditemukan mulai dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Intelijen Negara, UU Narkotika, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga UU Kejaksaan. 

"Akibat tersebarnya aturan ini, standar pelaksanaannya di lapangan berpotensi menjadi tumpang tindih dan tidak seragam," ungkap Didik. 

Tanpa payung hukum yang komprehensif, Didik menilai praktik penyadapan berpotensi terus berada di wilayah abu-abu. Kondisi ini tidak hanya membuka peluang penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga dapat memunculkan persoalan hukum terhadap keabsahan hasil penyadapan dalam proses peradilan.

Karena itu, pembentukan UU Penyadapan menjadi penting untuk memastikan kebutuhan penegakan hukum tetap terpenuhi tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan privasi masyarakat. rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: AHMAD ALFIAN

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA