"Di era komunikasi digital yang serba terhubung, penyadapan (lawful interception) merupakan instrumen penegakan hukum yang bersifat paradoks," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, lewat akun X, Kamis, 19 November 2026.
Di satu sisi, negara membutuhkan metode intersepsi ini untuk membongkar kejahatan terorganisasi yang tersembunyi seperti korupsi, terorisme, dan peredaran narkotika. Namun di sisi lain, penyadapan adalah bentuk intervensi negara paling dalam terhadap ruang privat warga negara.
Didik menilai pengaturan penyadapan yang selama ini tersebar di berbagai undang-undang sektoral berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakseragaman standar pelaksanaan.
Ketentuannya bisa ditemukan mulai dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Intelijen Negara, UU Narkotika, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga UU Kejaksaan.
"Akibat tersebarnya aturan ini, standar pelaksanaannya di lapangan berpotensi menjadi tumpang tindih dan tidak seragam," ungkap Didik.
Tanpa payung hukum yang komprehensif, Didik menilai praktik penyadapan berpotensi terus berada di wilayah abu-abu. Kondisi ini tidak hanya membuka peluang penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga dapat memunculkan persoalan hukum terhadap keabsahan hasil penyadapan dalam proses peradilan.
Karena itu, pembentukan UU Penyadapan menjadi penting untuk memastikan kebutuhan penegakan hukum tetap terpenuhi tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan privasi masyarakat.
BERITA TERKAIT: