Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

UU Perampasan Aset Disahkan setelah Mangkrak 18 Tahun

Aktivis 98 Apresiasi Peran Dasco

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>
LAPORAN: WIDODO BOGIARTO
  • Kamis, 19 November 2026, 14:55 WIB
UU Perampasan Aset Disahkan setelah Mangkrak 18 Tahun
Aktivis 98 asal Yogyakarta Supriyanto. (Foto: Istimewa)
Kecil Besar
rmol news logo DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini lebih cepat dari target awal yang ditetapkan DPR pada 15 Desember 2026.

Aktivis 98 asal Yogyakarta Supriyanto (Anto) memberikan apreasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan DPR, khususnya Sufmi Dasco Ahmad yang telah mengawal proses RUU Pembahasan Aset dari penyusunan sampai disahkan pada hari ini.

"Pak Dasco sudah melunasi janjinya yang disampaikan di depan massa aksi pada Agustus 2026 lalu bahwa UU Perampasan Aset disahkan pada Desember 2026," kata Anto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 19 November 2026.

Diketahui, UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Pidana lainnya pada poin utama pengaturan melalui dua jalur perampasan, melalui putusan pidana (conviction-based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction-based / in rem).

Syarat tanpa putusan pidana diterapkan apabila perkara tidak dapat disidangkan karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau pelaku keberadaannya tidak diketahui, dengan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Permohonan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Target tindak pidana menyasar enam kelompok tindak pidana, antara lain korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata/amunisi/bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan/penggelapan berbasis teknologi informasi atau berdampak luas (seperti judi daring, penipuan investasi, dan kripto).

Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas dan Pengelola Perampasan Aset. Presiden membentuk badan khusus beranggotakan 5 orang (masa jabatan 5 tahun, dapat dipilih kembali satu kali) untuk mengawasi proses perampasan serta menyimpan, memelihara, menilai, memanfaatkan, hingga menjual/melelang aset rampasan.

Lebih lanjut Anto menambahkan, pengesahan undang-undang ini merupakan hasil proses legislasi panjang bersama pemerintah dan diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara serta pemberantasan kejahatan.

Ia menegaskan bahwa undang-undang ini sudah lama ditunggu masyarakat. Jangan sampai kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya terus dinikmati pelakunya, sementara rakyat harus menanggung kerugian.

Kata Anto, peran masyarakat juga harus dioptimalkan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang aparat (seperti pemblokiran atau penyitaan sebelum putusan).

"Perlu ada pengawasan dan batasan norma yang presisi agar pihak ketiga beritikad baik terlindungi, penguatan orientasi pemulihan bagi korban, serta pengawasan ketat terhadap badan pengelola aset agar tidak menjadi pusat kekuasaan baru," pungkas Anto. rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA