Prabowo Minta Kenaikan Biaya Haji 2027 Tidak Memberatkan Jemaah

Pesan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 28 September 2026.

Irfan mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya menyampaikan hasil perhitungan bersama Komisi VIII DPR terkait kenaikan BPIH. 

Perhitungan itu mempertimbangkan berbagai perubahan akibat perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang turut berdampak terhadap kondisi ekonomi.

“Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah," ujar Irfan. 

Meski terdapat perubahan angka BPIH, Irfan mengatakan Presiden berpesan agar penyesuaian tersebut tidak membebani jemaah secara signifikan.

Karena itu, pemerintah tengah mencari formulasi pembiayaan,  salah satunya dengan menata kembali komposisi antara Bipih yang dibayarkan jemaah dan nilai manfaat dana haji.

“Karena itu, kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda, tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, Presiden Prabowo menyarankan komposisi sekitar 52:48 agar beban yang ditanggung jemaah tidak terlalu berat.

"Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah,” tandas Irfan.