Forum Debat Mahasiswa Harus jadi Solusi Alternatif Pengawasan Pemilu

Anggota Bawaslu RI, Puadi menyampaikan hal tersebut saat membuka Tahapan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia bertajuk "Penguatan Lembaga Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu" di Hotel Mercure Convention Ancol, Jakarta, Senin, 21 September 2026.

Dia menjelaskan, Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu tidak sekadar menjadi arena adu argumentasi antarmahasiswa, melainkan juga menjadi ruang akademik untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap persoalan hukum kepemiluan yang dapat memberikan solusi praktis untuk pengawasan pemilu ke depan.

“Lomba debat penegakan hukum pemilu ini memang tidak hanya dirancang sebagai sebuah perlombaan,” ujar Puadi dikutip Selasa, 22 September 2026.

Menurut dia, kompetisi yang diinisiasi sebagai agenda tahunan diharapkan dapat mempertemukan pemahaman teoritis yang diperoleh mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya terkait dengan dinamika persoalan pemilu yang terjadi di lapangan.

Baginya, mahasiswa mempunyai kesempatan mengkaji dan menguji teori yang dipelajari di kampus melalui pembahasan kasus, juga putusan yang berkaitan dengan hukum pemilu di Bawaslu serta lembaga kehakiman terkait lainnya 

“Mereka bisa menguji teori, kemudian juga mereka bisa membaca putusan-putusan, persoalan-persoalan hukum, termasuk juga bisa membuat gagasan-gagasan argumentasi yang sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur oleh undang-undang,” tuturnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI itu memandang, dalam proses debat mahasiswa diharapkan mampu melahirkan pemikiran baru yang dapat menjadi masukan dalam memperkuat penegakan hukum pemilu.

Sebagai contoh, Puadi mendapati berbagai gagasan yang muncul dalam kompetisi, khususnya melalui tema debat yang diangkat berpotensi menjadi alternatif bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

“Gagasan-gagasan ini terhadap mosi-mosi yang disampaikan oleh mahasiswa pada saatnya nanti sampai grand final bisa menjadikan sebuah solusi alternatif dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu,” urainya.

Selain itu, Puadi meyakini penguatan pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk kalangan mahasiswa dan civitas akademika. Karena dengan kolaborasi, terutama dengan lingkungan akademik dapat memperkaya perspektif dalam menghadapi berbagai persoalan kepemiluan.

"Fungsi pengawasan Bawaslu tidak hanya pencegahan dan juga penanganan pelanggaran, melainkan juga penyelesaian sengketa proses ini," demikian mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini menambahkan.