Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai penguasaan sektor SDA masih didominasi pihak swasta sehingga negara perlu memperkuat perannya dalam memastikan kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Kekayaan alam kita ini milik negara dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru porsi terbesarnya dinikmati segelintir pihak swasta atau korporasi. Negara tidak boleh kalah dan hanya menjadi penonton di negeri sendiri," ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 22 November 2026.
Syafruddin menyoroti dinamika pengelolaan sektor energi dan mineral di tanah air, termasuk di daerah pemilihannya di Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam.
Menurutnya, selama ini kontribusi sektor SDA terhadap penerimaan negara maupun peningkatan taraf hidup warga di sekitar wilayah operasi tambang dan energi belum berbanding lurus dengan besarnya keuntungan yang dinikmati korporasi swasta.
"Kita mendukung penuh langkah pemerintah untuk menata ulang manajemen pengelolaan SDA agar lebih berkeadilan. Pengawasan terhadap kewajiban royalti, pajak, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan swasta harus diperketat," tegasnya.
Syafruddin memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM agar setiap regulasi di sektor energi, pertambangan, dan lingkungan hidup menempatkan kedaulatan ekonomi negara serta perlindungan hak-hak masyarakat sebagai prioritas utama.
"Jangan sampai daerah penghasil SDA hanya kebagian dampak kerusakan lingkungannya saja, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar," tandas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.
BERITA TERKAIT: