Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menilai ancaman tersebut menunjukkan bahwa bencana kini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi ancaman sistemik akibat akumulasi perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial.
“Kita harus ingat bahwa every day counts. Menunda mitigasi risiko bencana hari ini berarti menumpuk korban jiwa di masa depan,” ujar Yuliot di Jakarta, dikutip Sabtu, 12 September 2026.
Yuliot mendorong mitigasi bencana ditempatkan sebagai investasi utama dalam pembangunan nasional, bukan sekadar biaya operasional. Langkah itu dilakukan melalui pendanaan berkelanjutan untuk memperkuat infrastruktur hijau dan ketahanan wilayah.
Selain itu, program peringatan dini bagi semua pihak atau Early Warnings for All perlu diperluas dengan menyederhanakan data teknis menjadi informasi lokal yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
Peringatan dini tersebut, kata Yuliot, juga harus menjangkau anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.
Kerja sama lintas wilayah juga dinilai penting untuk menghadapi ancaman bencana yang berdampak terhadap wilayah operasional strategis. Sinergi perlu diperluas antara pemerintah, pelaku swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan generasi muda.
Terkait karhutla yang mengganggu objek vital energi, Yuliot mengapresiasi langkah cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani kebakaran di wilayah kerja migas Tangguh Bintuni, Provinsi Papua Barat.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPB atas respon cepatnya dalam memadamkan kebakaran hutan di wilayah kerja migas Tangguh Bintuni, Provinsi Papua Barat,” pungkasnya.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua mulai mengancam operasional infrastruktur vital sektor energi, termasuk pertambangan serta minyak dan gas. 
BERITA TERKAIT: