Menurut pengamat politik Adi Prayitno, langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengganti menteri yang dinilai memiliki kinerja kurang baik maupun mendapat sentimen negatif dari publik.
“Bagaimana recovery persepsi dan citra publik dalam melihat kinerja pemerintahan hari ini yaitu mengganti semua orang yang memang kinerjanya tidak baik, mengganti para menteri-menteri yang kemudian mendapatkan sentimen negatif,” kata Adi, Jumat, 2 Oktober 2026.
Direktur Parameter Politik Indonesia itu juga menilai menteri yang terindikasi terkait isu hukum, termasuk dugaan suap, perlu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.
“Mengganti menteri-menteri yang dinilai terindikasi terkait dengan isu suap tertentu karena itu sebagai upaya untuk membersihkan nama pemerintahan tujuannya dalam tentu menyongsong tiga tahun di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.
Adi berharap perombakan kabinet yang telah dilakukan bukan menjadi reshuffle terakhir. Menurutnya, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet dalam menghadapi tiga tahun pemerintahan berikutnya.
“Ini harapannya bukan reshuffle yang terakhir,” tandas Adi.
BERITA TERKAIT: