Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI, Mardan Ali Sera menilai maraknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi menunjukkan masih besarnya persoalan tata kelola pemerintahan daerah, terutama tingginya biaya politik serta faktor integritas pribadi pejabat yang terpilih.
Menurut pandangan tersebut, tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam kontestasi politik kerap menjadi salah satu akar persoalan yang mendorong praktik korupsi setelah menjabat. Namun demikian, faktor karakter dan integritas kepala daerah juga dinilai memegang peranan penting dalam menentukan sikap saat menghadapi berbagai bentuk godaan.
"Akar persoalan kepala daerah marak kena OTT KPK adalah terbebani biaya tinggi dan karakter personal. Kepala daerah harus orang kuat yang berani membela rakyat, bukan takluk pada oligarki," katanya lewat akun X, Rabu, 22 Juli 2026.
Kepala daerah, dinilai harus memiliki keberanian untuk berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu atau oligarki. Karakter yang kuat dan berintegritas diyakini menjadi modal utama agar seorang pemimpin mampu menolak praktik suap maupun penyalahgunaan wewenang.
"Karakter kuat dan pemberani bisa membuat kepala daerah berani mengatakan tidak pada suap dan godaan," sambungnya.
Peristiwa OTT yang kembali menimpa kepala daerah juga dinilai menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih cermat dalam menentukan pilihan pada setiap pemilihan kepala daerah. Rekam jejak, integritas, dan keberanian calon pemimpin dalam menolak praktik korupsi dinilai harus menjadi pertimbangan utama, selain kemampuan menjalankan pemerintahan.
"Sekaligus ini jadi pelajaran juga untuk pemilih. Jangan pilih yang track record-nya calon yang tidak berani berkata dan tegas menolak suap," pungkasnya.
Karena itu, pemilih diharapkan tidak hanya mempertimbangkan popularitas calon, tetapi juga memilih figur yang memiliki rekam jejak bersih, berani berkata tidak terhadap suap, serta tegas menjaga integritas saat menjalankan amanah sebagai kepala daerah.
Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini kembali menjadi sorotan. Dengan kasus tersebut, Lalu Ahmad Zaini tercatat sebagai kepala daerah ke-11 yang terjaring OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun ini. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: