Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi langsung membantah isu tersebut dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
"Kok ada isu reshuffle lagi? Enggak ada, belum ada. Tidak ada isu reshuffle," tegasnya kepada awak media.
Prasetyo mengatakan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kementerian merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap program prioritas berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Karena itu, evaluasi tidak otomatis berujung pada pergantian pejabat atau reshuffle kabinet.
"Jadi itu tidak selalu makna dari evaluasi itu adalah selalu berujung terjadinya pergantian atau reshufle," kata Prasetyo.
Isu reshuffle kembali mengemuka setelah sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih menjadi sorotan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, misalnya, sempat dikaitkan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. Isu tersebut turut menjadi perhatian publik setelah laporan gratifikasi yang menyeret nama politikus PSI itu ditolak karena perkara telah masuk tahap penyidikan.
Sorotan serupa juga mengarah kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyusul polemik antara Polri dan Kejaksaan terkait penanganan perkara Jampidsus periode 2022-2026, Febrie Adriansyah.
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga sempat menjadi perbincangan setelah muncul polemik terkait dugaan kebocoran dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat serta isu mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN).
BERITA TERKAIT: