Jika surat pertama tetap diabaikan, PDIP memastikan akan mengirimkan surat kedua.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan surat yang dikirim DPP PDIP bertujuan memperoleh data resmi agar partai dapat melakukan penertiban internal apabila memang ada kader yang terlibat.
"Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut," kata Hasto di Jakarta, Sabtu, 18 Juli 2026.
Menurut Hasto, PDIP telah memiliki kebijakan yang melarang kader maupun anggota partai mengambil keuntungan dari program MBG yang diperuntukkan bagi masyarakat.
"Partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut," tegasnya.
Hingga kini, kata Hasto, BGN belum memberikan respons atas surat tersebut. Karena itu, PDIP masih menunggu itikad baik dari lembaga tersebut.
"Ya kita tunggu suratnya dulu ya, belum ada jawaban sampai sekarang," ujarnya.
Apabila surat pertama tetap tidak direspons, PDIP akan kembali melayangkan surat kepada BGN.
"Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya," ucap Hasto.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyinggung kritik publik terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilai diwarnai berbagai penyimpangan.
"Ini sebagai suatu kritik yang sangat keras karena ketika program untuk rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi dalam pelaksanaannya begitu banyak penyimpangan, bahkan kasus-kasus korupsi yang mencederai rakyat, maka kemudian muncul suara-suara untuk melakukan koreksi secara total terhadap kebijakan MBG," pungkasnya.
Sebelumnya, DPP PDIP mengirim surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 kepada Kepala BGN Nanik S. Deyang untuk meminta data kader partai yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam operasional SPPG atau dapur MBG. Surat tersebut ditandatangani oleh Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.
PDI Perjuangan (PDIP) belum menerima balasan dari Badan Gizi Nasional (BGN) atas permintaan data kader partai yang diduga terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). 
BERITA TERKAIT: