Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Trenggono, menegaskan bahwa moratorium atau penghentian sementara yang dilakukan bukan berarti mengakhiri kerja sama secara permanen. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil agar BGN memiliki waktu untuk memperbaiki tata kelola program.
"Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali," kata Trenggono, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.
Trenggono mengurai bahwa proses penataan akan mencakup sekitar 27 ribu SPPG yang akan diperiksa kembali untuk memastikan seluruhnya berjalan sesuai standar yang ditetapkan BGN.
"Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain seperti yang 3T ini, kemudian yang lainnya juga akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya," ujarnya.
Menurut Trenggono, evaluasi juga akan menyasar SPPG yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berlangsung lebih optimal di seluruh daerah.
Di tengah proses pembenahan tersebut, BGN memastikan tetap membuka ruang komunikasi dengan para mitra. Namun, dialog akan dilakukan setelah proses penataan berjalan agar pembahasan dapat berlangsung lebih efektif.
"Jadi sekali lagi, tolong mungkin para mitra juga bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik," demikian Trenggono.
. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bakal melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 
BERITA TERKAIT: