Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut rentetan kasus tersebut sebagai musibah yang harus dijadikan momentum untuk membenahi faktor-faktor utama penyebab korupsi.
"Ini musibah. Selama ini kita tidak menyelesaikan akar masalah. Mulai dari keserakahan dan high cost politic (politik berbiaya tinggi), harus dibenahi dengan seksama," kata Mardani lewat akun X miliknya, Selasa, 7 Juli 2026.
Menurutnya, praktik korupsi sejatinya dapat dicegah apabila tata kelola pemerintahan dijalankan secara terbuka dan transparan. Seluruh proses bisnis di lingkungan pemerintah daerah harus dipetakan, dibuka kepada publik, dan diawasi secara akuntabel.
"Korupsi sebenarnya dapat dicegah lewat transparansi. Bisnis prosesnya dipetakan dan dibuat transparan serta diumumkan," ujarnya.
Mardani menjelaskan, praktik korupsi di daerah umumnya terjadi dalam bentuk fee proyek, fee promosi dan mutasi jabatan, hingga melibatkan anggota keluarga pejabat. Karena itu, seluruh proses tersebut harus dibuat terang benderang agar tidak memberi ruang bagi praktik suap.
"Ada istilah vampire effect, drakula itu akan mati kalau terkena sinar mentari. Praktik suap-menyuap itu terjadi di ruang gelap," tegasnya.
Politikus PKS itu pun mendorong pemerintah daerah membuka seluruh proses penunjukan dan penetapan pemenang proyek, termasuk mekanisme pengangkatan jabatan di lingkungan pemda.
"Buka proses penunjukan dan pemenang proyek-proyek plus pengangkatan jabatan di pemda agar publik tahu. Kian transparan dan kian akuntabel, kian bersih dan jauh dari praktik korupsi," pungkasnya.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat dua kepala daerah secara beruntun, yakni Bupati Langkat Syah Afandin dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, dinilai menjadi peringatan bahwa akar persoalan korupsi di daerah belum terselesaikan. 
BERITA TERKAIT: