Bupati Jember Muhammad Fawaid menjelaskan, data itu diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi terhadap 16.775 penduduk Desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"DTSEN di Jember yang teridentifikasi meninggal dunia dan telah diterbitkan 14.462 akta kematian, menunjukkan terdapat 10.480 penerima bansos PBI JK, 2.845 KPM PKH, dan 3.317 KPM Sembako/BPNT," urainya dalam keterangan tertulis Kemensos, dikutip Minggu, 5 Juli 2026.
Kata sosok Bupati yang kerap disapa Gus Fawaid itu, pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, saat audiensi bersama Pemkab Brebes ke Kemensos, Rabu 24 Juni 2026.
Dia memastikan, Pemerintah Kabupaten Jember mengerahkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi .
"Kami ingin membantu pemerintah pusat melakukan verifikasi data. Saat ini kami sudah selesai verifikasi desil satu dan ke depan desil 2 sampai desil 4 atau 5 Jember akan terus membantu pemerintah pusat untuk verifikasi," ujarnya.
Merespon temuan tersebut, Wamensos yang biasa disapa Jabo itu memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya verifikasi ulang data penerima Bansos.
"Daerah seperti Jember ini bagus. Semua ASN diturunkan untuk melakukan ground check. Itu sangat membantu pemerintah pusat dan membantu Kemensos juga," katanya.
Menurutnya, pemerintah saat ini mendapat mandat Presiden untuk memastikan DTSEN semakin akurat, sehingga bantuan sosial tepat sasaran, dan Program Sekolah Rakyat berjalan optimal untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
Menindaklanjuti temuan ini, Agus Jabo meminta agar hasil verifikasi segera disampaikan kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan pemadanan dan cleansing data melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) di Kemensos.
"Nanti segera disampaikan ke Pusdatin. Kalau sudah dilakukan cleansing dan dinyatakan clear, data tersebut bisa segera dimutakhirkan dan ditambah kuota," tutur Jabo.
Selain pemutakhiran DTSEN, Pemerintah Kabupaten Jember juga menyampaikan keinginan untuk membantu verifikasi data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan pangan.
Pemerintah daerah menilai masih diperlukan pengecekan lapangan untuk memastikan tidak terdapat penerima yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
Agus Jabo menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai keterlibatan pemerintah daerah akan memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: