Sejumlah kegiatan yang dinilai belum mendesak untuk sementara dihentikan agar perbaikan tata kelola dapat diprioritaskan, termasuk mencegah kembali terjadinya kasus keracunan pada siswa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui masih banyak persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang harus segera dibenahi.
"Masalah di BGN ini banyak sekali. Jadi sekarang internalnya dibenahi dulu. Kegiatan-kegiatan baru yang tidak mendesak dihentikan sementara. Fokus pada yang memang prioritas," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Menurut Zulhas, pembenahan dilakukan dengan mengevaluasi sasaran program, memperbaiki tata kelola, hingga mengaudit dapur-dapur penyedia makanan bergizi.
"Kalau ada sekolah yang sudah bagus dan tidak perlu intervensi, ya tidak usah. Kemudian tata kelolanya juga diperbaiki. Dapur-dapur juga diaudit," ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi program tidak semata-mata berkaitan dengan anggaran, melainkan untuk memastikan keamanan penerima manfaat. Pemerintah, kata dia, tidak ingin ada lagi kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.
"Walaupun ini bukan soal angka, satu pun anak kita tidak boleh mengalami keracunan lagi. Kalau semuanya sudah diperbaiki, nanti baru dirapatkan lebih lanjut," ucapnya.
Pernyataan itu disampaikan saat Zulhas menjawab pertanyaan mengenai penambahan sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia belum menjelaskan lebih jauh mengenai penambahan SPPG tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini memilih memprioritaskan pembenahan internal BGN sebelum melanjutkan kebijakan-kebijakan baru dalam pelaksanaan Program MBG.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai persoalan sehingga pemerintah memutuskan memfokuskan pembenahan di internal Badan Gizi Nasional (BGN). 
BERITA TERKAIT: