Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai langkah tersebut justru dapat memperkuat persepsi negatif publik terhadap Jokowi yang dianggap masih ingin mempertahankan pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
"Jokowi mau keliling untuk kampanye PSI. Publik akan menganggap Jokowi kemaruk jabatan, rakus kekuasaan, dan masih mengutamakan kepentingan diri sendiri serta keluarganya," kata Muslim kepada RMOL, Senin 22 Juni 2026.
Menurut Muslim, kemampuan Jokowi untuk mendongkrak suara PSI juga patut dipertanyakan apabila melihat capaian partai tersebut pada Pemilu 2024.
"Bagaimana bisa berhasil menaikkan PSI? Saat masih menjabat presiden saja, Jokowi gagal meloloskan partai yang dipimpin anaknya, Kaesang, ke Senayan. Padahal saat itu birokrasi dan seluruh perangkat pemilu dinilai berada dalam genggamannya, namun tetap gagal," ujarnya.
Muslim berpandangan, keterlibatan Jokowi secara langsung dalam agenda politik PSI justru berisiko memunculkan sentimen penolakan yang lebih luas di masyarakat.
"Tidakkah sekarang ini Jokowi justru akan semakin dicerca, mendapat cibiran, bahkan dimusuhi rakyat karena dianggap sebagai simbol praktik KKN yang dahulu diberantas pada era Reformasi?" tegasnya.
Ia juga menilai sejumlah persoalan yang ditinggalkan pada akhir masa pemerintahan Jokowi akan terus memengaruhi penilaian publik terhadap setiap langkah politik yang diambil mantan kepala negara tersebut.
"Jokowi meninggalkan utang negara yang mencapai ribuan triliun Rupiah dan menjadi beban bagi negara maupun rakyat. Selain itu, terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak dan turut menambah beban utang negara," kata Muslim.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi hambatan serius bagi upaya Jokowi untuk kembali tampil sebagai figur yang mampu mengerek dukungan politik bagi PSI.
"Karena itu, setiap langkah politik Jokowi saat ini akan terus dihadapkan pada catatan publik terhadap warisan pemerintahannya. Bukan hanya terkait PSI, tetapi juga bagaimana masyarakat menilai jejak kekuasaan yang ditinggalkannya," pungkas Muslim.
Rencana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), untuk turun langsung berkampanye dan berkeliling daerah guna mendongkrak elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi memicu resistensi di tengah masyarakat. 
BERITA TERKAIT: