Anggota Komisi VII DPR, Andhika Satya Wasistho menyampaikan pandangan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR bersama TVRI, RRI, dan Antara terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Andhika, TVRI memiliki peran strategis sebagai lembaga penyiaran publik yang bertugas menyediakan layanan informasi, pendidikan, dan budaya bagi masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“TVRI bukan media yang berorientasi keuntungan. Kehadirannya sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses informasi yang merata,” ujar Andhika dikutip Kamis 18 Juni 2026..
Politikus Partai Golkar itu menilai dukungan pendanaan tambahan, termasuk melalui skema pinjaman luar negeri, harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Ia meminta TVRI memprioritaskan modernisasi pemancar, peningkatan kualitas jaringan, digitalisasi proses produksi, serta penguatan siaran daerah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap siaran televisi digital maupun informasi nasional. Karena itu, peningkatan infrastruktur penyiaran dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Selain menyoroti persoalan anggaran, Andhika juga mempertanyakan besaran biaya hak siar Piala Dunia yang disebut mencapai sekitar 80 juta Dolar AS
Ia mengaku menerima informasi bahwa nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan biaya hak siar yang dibayarkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
Berdasarkan data yang diterimanya, Thailand disebut mengeluarkan sekitar 40 juta Dolar AS, sementara Malaysia sekitar 35 juta Dolar AS. Adapun China disebut berada di kisaran 60 juta Dolar AS.
Atas dasar itu, Andhika meminta TVRI memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penetapan dan perhitungan biaya hak siar tersebut.
“Transparansi penting agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan anggaran dan untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari,” tandasnya.
TVRI diminta mempercepat modernisasi infrastruktur penyiaran dan transformasi digital di tengah penurunan pagu indikatif anggaran yang diterima lembaga penyiaran publik tersebut. 
BERITA TERKAIT: