Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Cendekiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) menilai kondisi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998, meski pemerintah tetap didorong melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan publik.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid II?” yang digelar Jaringan Cendekiawan Muda bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan.
Diskusi menghadirkan Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Muhammad Zaki Mubarak menegaskan bahwa reformasi merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar peristiwa politik yang berhenti pada tahun 1998.
Menurutnya, selama hampir tiga dekade pelaksanaan reformasi, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.
“Gerakan mahasiswa tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” kata Zaki dikutip Kamis 18 Juni 2026.
Meski menolak narasi Reformasi Jilid II, Zaki mengakui berbagai persoalan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang harus segera direspons pemerintah.
Ia menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta stagnasi pendapatan masyarakat sebagai persoalan riil yang membutuhkan solusi konkret.
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan langkah-langkah pembenahan terhadap struktur ekonomi nasional.
Budiman juga menyampaikan pandangannya terkait munculnya narasi Reformasi Jilid II. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa dorongan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari gerakan mahasiswa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite ekonomi yang merasa dirugikan akibat kebijakan penataan aset yang dilakukan pemerintah.
“Adanya fenomena atau keinginan dari pihak tertentu agar Presiden Prabowo segera berhenti sebelum tahun 2029 terjadi karena kekhawatiran para elite ekonomi bahwa aset dan akses mereka akan habis terdistribusi kepada rakyat jika programnya terus berjalan,” ujar Budiman.
Wacana Reformasi Jilid II yang belakangan mengemuka di tengah aksi demonstrasi mahasiswa mendapat tanggapan dari berbagai organisasi kemahasiswaan. 
BERITA TERKAIT: