Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan LPG masih menjadi beban besar bagi negara karena sekitar 80 persen kebutuhan nasional dipenuhi dari impor.
"Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Di saat ICP seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya di atas Rp80 triliun," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin malam, 15 Juni 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pemerintah mencari sumber energi alternatif yang lebih efisien, salah satunya melalui pemanfaatan kompor listrik.
Bahlil menjelaskan kompor listrik yang sedang disiapkan berbeda dengan program sebelumnya yang sempat menuai penolakan. Pemerintah kini mengkaji teknologi baru yang diklaim lebih maju dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama," ujarnya.
Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan kajian untuk membandingkan efektivitas teknologi kompor listrik lama dan generasi terbaru sebelum program dijalankan secara luas.
"Nah kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru," katanya.
Sebagai bagian dari program diversifikasi energi, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027. Program tersebut masuk dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain," pungkas Bahlil.
Pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik dengan teknologi baru sebagai upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: