Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, rekam jejak Budi Santoso sebagai seorang birokrat yang lama berkarir di Kementerian Perdagangan, ternyata juga tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok yang dalam hal ini minyak goreng.
"Semestinya Budi Santoso memahami rekam jejaknya, ia seorang menteri yang memiliki pengalaman teknokratis panjang, berada di internal Kemendag, ternyata ia malah menampakkan tidak mampu mengendalikan harga komoditas strategis," ujar Efriza kepada
RMOL di Jakarta, Minggu, 7 Juni 2026.
Terlebih, dia berpendapat soal irisan politik Budi Santoso yang tidak bisa dinafikan dalam suksesinya menjadi Menteri Perdagangan, yaitu karena juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN).
"Maka wajar kritik berhamburan terhadap dirinya, dan ditengarai akan semakin kuat karena ekspektasi terhadapnya memang lebih tinggi dibanding figur politik yang baru masuk ke sektor perdagangan, tetapi cenderung mengecewakan," tutur Efriza.
Oleh karena itu, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini, apabila kenaikan harga MinyaKita direalisasikan Budi Santoso, maka dampak ikutan akan menyasar pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Jika MinyaKita dinaikkan dampaknya memperburuk citra pemerintah, sebab sekarang saja harga berbagai minyak goreng lainnya telah melambung tinggi," tegasnya.
"Bahkan urusan perdagangan dan pangan akan mendapatkan rapor merah," demikian Efriza menambahkan.
BERITA TERKAIT: