Menurut laporan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, rapat yang berlangsung sejak siang hingga malam itu merupakan agenda rutin bulanan Presiden dengan PPATK untuk memastikan pengawasan menyeluruh terhadap lalu lintas keuangan negara.
Teddy menjelaskan, fokus utama pembahasan adalah evaluasi transaksi keuangan sekaligus memperkuat sistem pemantauan terhadap aliran dana, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah,” ungkap Teddy dalam keterangan tertulis.
Selain menyoroti pengawasan, Presiden juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi langsung pada kesejahteraan rakyat.
Setiap anggaran yang berasal dari uang publik, menurutnya, wajib disalurkan secara tepat sasaran, dikelola penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas.
“Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Melalui koordinasi erat dengan PPATK, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sistem pengawasan keuangan yang lebih kokoh, sekaligus menutup celah penyimpangan anggaran.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” pungkas Seskab.
BERITA TERKAIT: