Celios: Kita Menolak MBG Dijadikan Alat Politik

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira dalam podcast Madilog dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Jumat, 1 Mei 2026. 

“Ya kita menolak bahwa MBG dijadikan sebagai alat politik dan MBG menguras anggaran pendidikan. Jadi MBG ini, perpres tata kelolanya yang terlambat, setelah berjalan baru ada tata kelola,” ujar Bhima.

Menurut dia, tata kelola yang awalnya akan melibatkan UMKM lokal,  namun dalam perjalanannya hanya menjadi permainan dari yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Selain itu juga klaim misalnya tenaga kerja yang terserap. Itu belum melihat berapa banyak yang berkurang dari sektor pendidikan, karena anggarannya diambil dari anggaran pendidikan,” ungkap Bhima.

Ia juga membeberkan dampak yang dihadapi UMKM hingga rumah tangga akibat adanya distorsi harga bahan baku yang didominasi oleh program MBG.

“Begitu juga yang berkurang UMKM karena harus menanggung biaya yang mahal. Jadi UMKM itu dia berebut bahan baku di ujung, di hilir, di ritel. Sementara SPPG-nya itu mengambil dari distribusi hulu. Jadi ada distorsi harga, ada kenaikan harga, rumah tangga juga kena,” jelasnya. 

“Nah itu kalau di total semua, justru ada 1,94 juta tenaga kerja yang beresiko hilang, karena adanya MBG,” tandas Bhima.