Terdapat tiga peneliti dari RSIS yang menyusun laporan kebijakan mengenai topik tersebut yaitu Leonard C. Sebastian, Rico Marbun, dan Nauval El Ghifari.
"Keputusan pemerintahan bergabung dengan BoP menandakan pergeseran menuju diplomasi personal, memperluas akses strategis sambil bertujuan untuk meredam pengawasan domestik di ruang publik," tulis para peneliti dalam dokumen Laporan Kebijakannya, kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 29 Maret 2026.
Meskipun ada akomodasi bersyarat di antara elite kebijakan luar negeri dan tokoh agama, temuan para peneliti menunjukkan adanya celah legitimasi.
"Yakni berupa skeptisisme terhadap niat, biaya, dan manfaat bagi kemerdekaan Palestina memicu kerenggangan antara keselarasan elite dan keyakinan publik," lanjut para peneliti.
Persepsi tersebut, menurut mereka akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah RI dalam memerdekakan Palestina melalui keanggotaannya di BoP.
"Ketahanan pergeseran ini akan bergantung pada hasil strategis yang kredibel dan pembenaran komitmen yang jelas," tutur para peneliti.
"Jika tidak, skeptisisme dapat membatasi fleksibilitas diplomatik Indonesia," sambung mereka menambahkan.
BERITA TERKAIT: