Kebijakan WFH Jumat Dinilai Kurang Efektif Tekan Mobilitas

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa penetapan WFH pada hari Jumat berisiko menimbulkan persepsi sebagai bagian dari libur panjang (long weekend). Kondisi tersebut dapat memicu masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih banyak dari biasanya.

“WFH di hari Jumat berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat menjelang akhir pekan karena akan dianggap sebagai libur panjang. Akibatnya, tujuan utama kebijakan WFH menjadi tidak optimal karena aktivitas perjalanan tetap tinggi,” ujarnya pada Kamis, 26 Maret 2026.

Khozin menilai bahwa situasi saat ini berbeda dengan masa pandemi Covid-19, ketika pembatasan sosial masih diberlakukan. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan WFH saat ini perlu dirancang secara lebih terukur dan diarahkan secara spesifik untuk mendukung efisiensi energi, termasuk penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ia juga menekankan bahwa kebijakan WFH seharusnya menjadi bagian dari strategi yang lebih komprehensif, seperti pengendalian polusi dan pembenahan sistem transportasi publik.

“Skema WFH harus selaras dengan tujuan kebijakan. Penentuan jumlah hari, pemilihan hari, serta cakupan wilayah perlu dihitung secara cermat agar target efisiensi BBM tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Khozin mengingatkan bahwa pemerintah perlu merancang kebijakan secara matang agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, terutama di tengah aktivitas masyarakat yang telah kembali normal.