Korlantas Gagal Tangani Arus Mudik

Demikian dikatakan Koordinator Forum Sipil Bersuara (Forsiber) Hamdi Putra dalam keterangannya, dikutip Sabtu 21 Maret 2026.

Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik tahun ini sekitar 143,9 juta orang atau turun dari 146,4 juta pada 2025. Secara logika sederhana, tekanan terhadap infrastruktur jalan semestinya ikut menurun. 

"Namun yang terjadi justru sebaliknya. Arus kendaraan tetap menumpuk, terutama di koridor Trans Jawa, dan puncak kepadatan terjadi dalam dua gelombang yang hampir bersamaan," kata Hamdi.

Masalahnya, kata Hamdi, bukan pada jumlah orang. Masalahnya adalah cara negara mengelola pergerakan mereka.

Korlantas Polri, sebagai aktor utama pengendali arus, kembali mengandalkan resep lama. One way, contraflow, dan pembatasan berbasis pelat nomor. Skema ini mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi tidak pernah benar-benar menyelesaikan persoalan.

"Akibatnya bisa ditebak. Ketika jutaan kendaraan bergerak menuju satu arah yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan, kemacetan menjadi kepastian," kata Hamdi.

Yang lebih parah adalah cara keberhasilan diukur. Korlantas dengan cepat mengklaim bahwa mudik 2026 “terkendali” karena angka fatalitas menurun hingga sekitar 40 persen.

"Klaim ini terdengar meyakinkan, tetapi juga menyesatkan. Sebab pada saat yang sama, jumlah kecelakaan justru meningkat, dan angka luka berat melonjak tajam," kata Hamdi.