Verrell Bramasta Pasang Badan Dugaan Pemangkasan Dana Atlet Disabilitas

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-kiflan-wakik-1'>AHMAD KIFLAN WAKIK</a>
LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Minggu, 07 Desember 2025, 19:03 WIB
Verrell Bramasta Pasang Badan Dugaan Pemangkasan Dana Atlet Disabilitas
Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta (paling kanan celana coklat) bermain tenis meja bersama atlet disabilitas. (Foto: Dok. Fraksi PAN)
rmol news logo Dugaan penyalahgunaan dan pemotongan dana atlet disabilitas di bawah struktur NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) di daerah menjadi perhatian politisi di DPR.

Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta mengatakan, dia sudah mendapatkan laporan bahwa sebagian dana pembinaan diduga diselewengkan untuk kepentingan di luar kegiatan olahraga.

Sebelumnya, dalam rapat Komisi X DPR bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Verrell mengungkap adanya 22 atlet disabilitas yang mengaku tidak menerima gaji, uang makan, serta menghadapi upaya pembungkaman ketika menuntut hak mereka.

"Ini bukan sekadar soal administrasi. Ada dugaan abuse of power. Atlet yang sudah mengharumkan nama daerah justru diperlakukan tidak manusiawi," ujar Verrell dalam keterangan tertulis, Minggu 7 Desember 2025.

Jauh sebelum isu NPCI mencuat, Verrell sudah menerima audiensi dari para atlet NPCI Bekasi yang mengadukan gaji mereka yang tertunda berbulan-bulan, ketidakjelasan jabatan, hingga dugaan pemecatan sepihak.

Dari pertemuan itu, Legislator PAN itu melihat langsung bagaimana ketimpangan perlindungan terhadap atlet disabilitas kerap terjadi secara sistemik.

Di tengah berbagai temuan, aduan, dan bukti ketimpangan yang diterimanya, Verrell menegaskan bahwa perjuangan atlet disabilitas tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri.

Dia mengatakan negara harus hadir bukan hanya saat mereka berdiri di podium membawa medali, tetapi terutama ketika hak-hak mereka terancam atau dirampas.

Verrel mendesak Kemenpora untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana, memastikan hak 22 atlet NPCI Bekasi dipenuhi, dan memperkuat mekanisme pengawasan agar praktik serupa tidak terus berulang di daerah lain.

"Kalau mereka bisa berjuang untuk merah-putih, maka negara wajib berjuang untuk mereka juga," tandasnya.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA