Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Irmawan, mengingatkan kebutuhan yang mendesak di mana stok makanan di berbagai wilayah dilaporkan menipis, sejumlah lokasi mulai mengalami kelaparan, dan aksi penjarahan mulai terjadi akibat situasi yang semakin kritis.
“Stok pangan sudah habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Situasi ini membuat sebagian tempat mulai terjadi penjarahan,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, Irmawan kepada wartawan, Rabu, 3 Desember 2025.
Irmawan mengatakan, kerusakan infrastruktur sangat parah, dengan jalan nasional dan jembatan yang hanyut terbawa arus. Beberapa desa bahkan lenyap total, membuat akses darat ke wilayah terdampak nyaris terputus. Bantuan harus dikirim lewat helikopter, tetapi armada yang tersedia belum cukup untuk menjangkau sekitar satu juta pengungsi.
Pemerintah daerah disebut tak mampu menangani bencana sendirian. Rumah sakit tidak berfungsi optimal akibat listrik padam dan kelangkaan BBM, sementara anggaran darurat minim.
“Jika kondisi ini dibiarkan, korban jiwa berikutnya bukan lagi karena banjir, tetapi karena kelaparan dan penyakit,” tegas Irmawan
Ia mengatakan, DPR telah menilai skala kerusakan dan jumlah korban sudah memenuhi syarat penetapan Bencana Nasional, yang akan memungkinkan penanganan total oleh pemerintah pusat. Irmawan juga mengingatkan potensi gejolak sosial meningkat, terutama di wilayah terisolasi yang belum tersentuh bantuan.
“Bantuan dari Malaysia sudah sampai lebih dulu di beberapa titik. Pemerintah pusat harus bergerak cepat agar korban tidak bertambah,” ujarnya.
Wilayah seperti Bireuen dan Aceh Tamiang belum dapat dihubungi karena terputusnya komunikasi. Sementara daerah pengungsian yang mudah dijangkau telah menerima bantuan, wilayah terisolasi menjadi prioritas utama.
Bantuan darurat berskala besar harus segera dikirim ke wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang terdampak banjir bandang dan longsor. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: