Bawaslu Siapkan Perubahan Strategi Pengawasan Antisipasi Pemilu Dipisah

Anggota Bawaslu Puadi mengatakan, potensi perubahan strategis pengawasan diakibatkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang mengamanatkan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dipisah dari jadwal pelaksanaan pemilu lokal.

Menurutnya, jika putusan MK tersebut diterapkan ke dalam regulasi, maka tidak hanya mengubah jadwal pemilu tetapi juga mengubah total desain penyelenggaraan pemilu. 

Puadi mengaku sempat membahas hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk “Dampak Pemisahan Jadwal Pemilu dengan Pilkada bagi Pengawasan Pemilu” yang digelar The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research, pada Selasa 25 November 2025 lalu.

"Desain penyelenggaraan pemilu akan berubah dan itu berdampak langsung pada tata kerja dan strategi pengawasan," ujar Puadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Kamis 27 November 2025.

Lebih lanjut, Doktor Politik Universitas Nasional (Unas) itu menyebut Putusan MK 135/2024 sebagai jawaban atas kritik terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak dalam satu tahun penuh untuk pelaksanaannya.

Dimana, Puadi mendapati penilaian publik terhadap kerja pengawasan di lapangan jajaran Bawaslu se-Indonesia sama terbebaninya, seperti dengan beban logistik hingga administrasi kepemiluan.

Oleh karena itu, Puadi berpendapat pemisahan pemilu memungkinkan Bawaslu melakukan pengawasan yang lebih mendalam, terhadap satu jenis pemilihan dalam satu siklus.