Hal ini ditegaskan Pakar Geospasial dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ketut Wikantika menanggapi langkah Badan Informasi Geospasial (BIG) yang melakukan proses tender penyediaan data dasar Geospasial dan Peta Dasar Wilayah seluruh Indonesia.
"Karena pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang didapat (para pakar) sudah sangat banyak dan beragam," kata Prof Wikantika lewat keterangan resminya, Kamis, 20 November 2025.
Namun, jika proyek penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar wilayah urban dan non-urban itu nantinya dikerjakan oleh vendor asing, ia menekankan pentingnya keterlibatan SDM Indonesia.
Kolaborasi itu dimungkinkan diterapkan baik dalam konteks teknis dan pengelolaannya sekaligus melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan dan hasil dari proyek tersebut.
"Biasanya vendor internasional akan bekerjasama dengan mitra lokal atau dengan perguruan tinggi yang dipercaya. Sehingga pemerintah juga harus memastikan adanya transfer teknologi dari proyek tersebut. Dan kepastian keamanan datanya juga harus jelas karena di era digital potensi kebocoran data bisa terjadi," tandasnya.
BIG saat ini tengah melakukan proses tender sebuah proyek penting dan strategis nasional sejak Juli 2025, yaitu penyediaan data dasar Geospasial dan Peta Dasar Wilayah seluruh Indonesia.
Proyek pertama, pengumpulan data spasial wilayah urban yang terdiri dari 4 paket pekerjaan meliputi wilayah Kalimantan- Yogyakarta (lot I); Sumatra (lot 2); Jawa (lot 3); serta Jawa Timur, Bali, Maluku dan Papua (lot 4).
Proyek kedua yaitu pengumpulan data spasial dan peta wilayah non urban yang terdiri dari 4 paket pekerjaan. Meliputi Kalimantan (lot 1); Sumatera (Lot 2); Jawa, Bali, NTB. NTT, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya (Lot 3) dan Papua lainnya (Lot 4).
Proyek ini merupakan bagian dari paket yang lebih besar dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) dengan kode P180860. Target utamanya, produksi data geospasial skala besar (large-scale) dan base maps untuk wilayah urban dan non-urban.
Proyek ini merupakan bagian dari program pinjaman lunak (soft loan) Bank Dunia. Anggarannya mencapai mencapai USD238 juta atau sekitar Rp4 triliun dengan kurs Rp16.500.
Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menggerakkan seluruh potensi nasional dalam mempercepat penyediaan data dasar geospasial di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
BERITA TERKAIT: