Legislator PKS: Hilirisasi Pertanian Jangan Berhenti di Perencanaan

“Tanpa keberpihakan nyata, jargon hilirisasi pertanian hanya berhenti di dokumen perencanaan,” ujar Saadiah dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu 24 September 2024. 
 
Selain peran negara, ia menilai partisipasi masyarakat sangat penting. Koperasi tani, kelompok usaha, hingga inisiatif lokal harus diberi ruang tumbuh agar hilirisasi benar-benar berpihak pada rakyat.

“Hilirisasi sejatinya soal distribusi keadilan. Petani sebagai produsen utama tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling dirugikan. Jika dijalankan dengan serius, Maluku bisa bangkit kembali sebagai pusat rempah dunia, dan Indonesia berdiri tegak dengan kedaulatan pangannya,” jelasnya.

Menurut dia, penguatan hilirisasi pertanian menjadi pintu emas bagi kebangkitan ekonomi Maluku dan daerah lain di Indonesia.

“Potensi rempah, pala, cengkeh, kelapa, dan sagu di Maluku masih banyak yang diekspor dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah,” beber dia.

Lanjut Saadiah, jika rempah-rempah bisa diolah menjadi produk turunan seperti minyak atsiri, bahan baku farmasi, makanan, hingga kosmetik, maka Maluku bisa menjadi pemain penting dalam rantai nilai global.

“Kalau petani di Maluku, Papua, NTT, dan Kalimantan merasakan manfaat nilai tambah, pembangunan Indonesia akan lebih berkeadilan,” pungkasnya.