Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam Seminar Nasional Peringatan HTN 2025 bertajuk ‘Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan’ yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu, 24 September 2025.
“Hari Tani Nasional adalah momentum progresif. Perubahan struktural terhadap kemiskinan petani hanya bisa dilakukan lewat kebijakan politik yang berpihak,” tegas Hasto.
ia juga menyoroti kondisi sebagian besar petani Indonesia yang tidak memiliki lahan sendiri. Hasto menekankan pentingnya konsolidasi lahan dan redistribusi tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
“Dari 40 petani yang kami temui pagi tadi di Bekasi, tak satu pun memiliki lahan. Padahal, agar sejahtera, minimal petani harus memiliki 1,5 hektare dengan potensi penghasilan sekitar Rp7,5 hingga Rp10 juta per bulan,” ungkapnya.
Menurutnya, problem klasik yang dihadapi petani, mulai dari akses solar untuk pompa air hingga perebutan sumber air saat kemarau hanya dapat diatasi melalui kebijakan politik.
“Jika semangat ini konsisten dijalankan, kita akan mampu berdaulat di bidang pangan dan menyongsong masa depan yang lebih cerah,” pungkas Hasto.
BERITA TERKAIT: